
Pergeseran Opini Publik: Sebuah Mandat untuk Reformasi Pemilu
Gagasan pemilu serentak di Indonesia, yang semula diyakini menawarkan efisiensi dan konsolidasi, kali ini menuai evaluasi ulang dari publik.
Gagasan pemilu serentak di Indonesia, yang semula diyakini menawarkan efisiensi dan konsolidasi, kali ini menuai evaluasi ulang dari publik.
Tidak hanya memutus mekanisme keserentakan pemilu semata, MK juga memutus rentang waktu pelaksanaan antar pemilu nasional dan daerah secara berjenjang.
Mahkamah Konstitusi memutuskan pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah. Partai Gerindra menilai keputusan ini berpotensi melanggar UUD 1945.
MK memisahkan pemilu nasional dan daerah, mengurangi beban penyelenggara, dan meningkatkan partisipasi publik. Proses transisi harus transparan.
Anggota Bawaslu RI, Puadi, menyebut putusan MK terkait pemilu nasional dan daerah dipisah merupakan koreksi konstitusional terhadap pemilu serentak yang rumit.
Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu serentak dipisah antara nasional dan daerah mulai 2029. Begini gambaran skema pemilu serentak nasional dan daerah.
Sebanyak 43.285 pemilih di NTB belum rekam E-KTP menjelang Pilkada 2024. KPU NTB targetkan perekaman hingga H-1 pencoblosan.
KPU NTB percepat pengiriman logistik Pilkada 2024 akibat cuaca tidak menentu. Tujuh daerah sudah terdistribusi, dengan SOP ketat untuk keamanan.
Kapolda Kalteng dan jajarannya menerima apresiasi dari Komisi III DPR RI atas kinerja dan inovasinya dalam menjaga keamanan wilayah Kalteng.
Hanya memang perlu political will dan komitmen dari para pengambil keputusan untuk diadakan perubahan keserentakan pemilu.