
Pakar Hukum Unnisula Bicara soal Pin One Piece
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prof Dr Jawade Hafidz, menyebut pejabat yang pernah pakai atribut One Piece mestinya ditegur DPR.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prof Dr Jawade Hafidz, menyebut pejabat yang pernah pakai atribut One Piece mestinya ditegur DPR.
Pakar hukum pidana, Suparji Ahmad, menilai Kejagung bukan hanya fokus pada penegakkan hukum, tapi juga pengembalian aset negara.
Prof Abdul Khoir dari Persatuan Doktor Hukum Pascasarjana RI mengusulkan pasal hakim pemeriksa pendahuluan (HPP) atau hakim komisaris tak masuk revisi KUHAP.
RKUHAP disebut telah mengakomodir masukan dari berbagai pihak. Dorongan pun muncul agar Rancangan KUHAP segera disahkan oleh DPR RI.
Pakar hukum Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi mendorong kejaksaan tegas mengungkap kasus besar. Fachrizal berharap kewenangan kejaksaan tidak dilemahkan.
Beredar draf RUU KUHAP yang menyebut kewenangan jaksa hanya di kasus HAM. Ini kata pakar.
Diskusi RUU KUHAP di Sumedang melibatkan pakar hukum. Mereka menekankan pentingnya pengawasan masyarakat RUU KUHAP.
"Kalau kemudian ditempatkan di bawah Kemendagri, juga masalah malah riskan. Malah riskan artinya, kalau Mendagrinya itu partai politik, malah bahaya," katanya.
Dosen Universitas Ahmad Dahlan Jogja menyebut Instruksi Gubernur DIY No 5/2024 lebih banyak mengatur soal perdagangan miras. Bagaimana soal pembelinya?
Penggunaan uang donasi korban penyiraman air keras, Agus Salim, disorot lantaran dinilai tak sesuai tujuan. Berikut saran pakar hukum untuk pengumpul donasi!