
35 Investor Global Surati Jokowi Soal Omnibus Law, Ini 3 Faktanya
UU Omnibus Law Cipta Kerja terus menjadi kontroversi, bahkan UU yang baru disahkan ini mendapatkan sorotan publik internasional.
UU Omnibus Law Cipta Kerja terus menjadi kontroversi, bahkan UU yang baru disahkan ini mendapatkan sorotan publik internasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap banyak berita bohong alias hoax soal Undang-undang Omnibus Cipta Kerja.
Serikat buruh mengaku merasa ditipu oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) usai UU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan
Aksi penolakan buruh terhadap Omnibus Law Cipta Kerja berlanjut hari ini, Selasa (6/10). Para buruh meninggalkan pabrik untuk bergabung mengikuti unjuk rasa.
Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ditargetkan rampung awal Oktober.
Usai raker bersama pemerintah, Baleg akan membentuk panitia kerja (panja) RUU Ciptaker. Panja nantinya beranggotakan 39 orang.
Omnibus law RUU Cipta Kerja belum belum dibahas di DPR. Sekjen PPP Arsul Sani menganggap Jokowi mengetahui RUU Cipta Kerja mendapatkan penolakan dari publik.
Apakah Omnibus Law mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia, di tengah ancaman badai PHK seperti yang tengah terjadi saat ini?
KSPI menilai dalam RUU tersebut, pemerintah mempermudah akses Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia. Kemnaker membantah.
Berkas Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja mencantumkan aturan baru dalam penetapan jam kerja di Indonesia. Buat apa?