
HNW Sebut UU Sumbar Tak Bertentangan dengan Pancasila & NKRI
HNW menambahkan UU No. 17 Tahun 2022 perlu dipahami dan dilaksanakan dengan benar dan utuh, dengan disosialisasikan dan mengkomunikasikan ke masyarakat.
HNW menambahkan UU No. 17 Tahun 2022 perlu dipahami dan dilaksanakan dengan benar dan utuh, dengan disosialisasikan dan mengkomunikasikan ke masyarakat.
Warga Mentawai tidak mau disamakan dengan adat Minangkabau yang berbunyi 'adat basandi syara', syara basandi kitabullah' (ABS-SBK). Apa alasannya?
Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi menerima pernyataan sikap dari Aliansi Mentawai Bersatu (AMB) terkait protes UU Nomor 17 Tahun 2022.
Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi menegaskan tidak ada pengkerdilan masyarakat Suku Mentawai dalam regulasi pengganti UU No. 61 Tahun 1958
Dalam UU NTB ini disebutkan provinsi itu berkarakter religius. Adapun Riau disebutkan terdiri beragam suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat.
UU Sumatera Barat mengatur tentang ABS-SBK. Apa makna dari ABS-SBK, simak penjelasannya.
Presiden Jokowi menandatangani UU Sumbar yang mencantumkan Falsafah Adat Minangkabau. UU itu ditandatangani Jokowi pada 25 Juli 2022.
Presiden Jokowi menerbitkan Undang-Undang tentang Provinsi Sumbar yang mengatur adat falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Apa maknanya?
Presiden Jokowi menerbitkan UU Sumatera Barat. UU baru ini mengatur adat budaya Minangkabau berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.
UU Sumbar mengaku adat basandi syara (ABS), syara' basandi kitabullah (ABK). Tapi bisakah jadi alasan munculnya perda syariah?