Upaya pemulihan aset melalui perampasan aset di Indonesia menghadapi tantangan besar. RUU baru diharapkan efektif, namun kelemahan institusi tetap mengancam.
Dewan Pers soroti perlindungan hak cipta karya jurnalistik di era AI. Revisi UU Hak Cipta diharapkan jadi solusi untuk keberlanjutan media dan kompensasi adil.
DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. UU ini memperkuat hak pekerja dan jaminan sosial, menciptakan kepastian hukum.
DPR RI sahkan UU Satu Data Indonesia untuk tata kelola data pemerintah. Regulasi ini mengatur interoperabilitas, keamanan, dan pemanfaatan data nasional.
DPR RI resmi menyetujui RUU Satu Data Indonesia menjadi UU. Langkah ini penting untuk memperkuat perencanaan pembangunan dan menjamin kedaulatan data nasional.