
Revisi UU IKN Disahkan, Investor Bisa Pakai Lahan Sampai 95 Tahun Bertahap
Revisi UU IKN sidahkan menjadi undang-undang. Salah satu poinnya adalah memberikan hak guna usaha atas hak pengelolaan lahan sampai 95 tahun secara bertahap.
Revisi UU IKN sidahkan menjadi undang-undang. Salah satu poinnya adalah memberikan hak guna usaha atas hak pengelolaan lahan sampai 95 tahun secara bertahap.
Revisi UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) resmi disahkan DPR menjadi UU. Ada 1 fraksi di DPR yang menolak Revisi UU itu dibawa ke paripurna.
DPR mengambil keputusan atas Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) belum dibahas dalam rapat paripurna hari ini.
Delapan fraksi di Komisi II DPR RI dan pemerintah sepakat membawa revisi UU IKN ke paripurna. Fraksi PKS menolak revisi UU IKN dibawa ke paripurna DPR.
Komisi II DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Perubahan Undang-Undang (RUU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN bisa rampung Oktober 2023.
Anggota Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke IKN Nusantara. Kunjungan ini bagian dari tindak lanjut untuk penyusunan revisi UU IKN.
Menteri PPN / Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa membeberkan sejumlah alasan ingin merevisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Pemerintah menyerahkan draft rancangan undang-undang sebagai revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Komisi II DPR.
Komisi II DPR bersama Pemerintah mulai membahas revisi UU IKN. Ada 9 poin perubahan yang disampaikan pemerintah. Apa saja?