
Pengamat Nilai Pemkot Palopo Langgar Etika Birokrasi Utak-atik APBD Perubahan
Dosen Unanda, Syahiruddin Syah, menilai Pemkot Palopo melanggar etika birokrasi dengan menghapus program pembayaran utang di APBD Perubahan 2025.
Dosen Unanda, Syahiruddin Syah, menilai Pemkot Palopo melanggar etika birokrasi dengan menghapus program pembayaran utang di APBD Perubahan 2025.
Pemkot Palopo dituding mengutak-atik secara sepihak sejumlah program pada APBD perubahan 2025. Akibatnya, DPRD Palopo menolak menandatanganinya.
Salah satu alasan DPRD Palopo Darwis menolak APBD-P Pemkot Palopo karena Pemkot Palopo dinilai menghapus program pembayaran utang Rp 30 M secara sepihak.
DPRD Palopo menolak APBD Pemkot Palopo lantaran banyaknya program siluman karena muncul secara tiba-tiba tanpa pernah masuk dalam pembahasan banggar sebelumnya.
Pemkot Palopo akan perbaiki Jalan Andi Bintang dan jembatan Kambo dengan anggaran Rp 11 miliar mulai September 2025. Warga menyambut positif proyek ini.
Pemkot Palopo meliburkan pegawai dan sekolah pada hari pencoblosan PSU Pilkada 24 Mei. Instansi pelayanan publik tetap beroperasi dengan penyesuaian.
Pemkot Palopo siapkan anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada sesuai putusan MK, menggunakan biaya tak terduga tanpa mengganggu gaji ASN.
Pemkot Palopo menetapkan UMK 2025 naik 6,5% menjadi Rp 3.657.527, mengikuti UMP Sulsel. Kenaikan ini akan segera disebarkan ke perusahaan.
Pemkot Palopo membutuhkan Rp 15 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis bagi 26.772 siswa SD dan SMP. Anggaran masih menunggu arahan pemerintah pusat.
Pjs Wali Kota Palopo, Firmanza, bertemu massa RT/RW untuk membahas insentif yang tertunda 10 bulan dan rencana penghargaan. Pilkada 2024 juga dibahas.