
Buruh di Jabar Tolak Potongan Upah untuk Tapera
Buruh di Jawa Barat menilai kebijakan pemerintah terkait kewajiban iuran Tapera dengan potongan sebesar 3% dari gaji setiap bulan.
Buruh di Jawa Barat menilai kebijakan pemerintah terkait kewajiban iuran Tapera dengan potongan sebesar 3% dari gaji setiap bulan.
Ketua KSPSI Jabar Roy Jinto menyatakan, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin tinggal melanjutkan Kepgub upah pekerja satu tahun yang diterbitkan Ridwan Kamil.
Buruh di Jawa Barat akan kembali turun ke jalan. Mereka menuntut Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin merevisi keputusan UMK 2024 yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Massa buruh di sejumlah daerah di Jawa Barat melakukan aksi penolakan terhadap kenaikan BBM.
Pemprov Jabar masih belum menetapkan UMK 2022. Massa buruh pun sebagian masih bertahan di area Gedung Sate, tepatnya di Lapangan Gasibu Kota Bandung.
Ratusan buruh melakukan aksi solidaritas untuk Palesitina di depan Gedung Sate, Kota Bandung. Mereka mengecam serangan Israel ke Palestina.
Serikat buruh meminta agar bupati dan walikota untuk tidak takut untuk merekomendasikan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021.
"Yang pasti tetap menolak Omnibus Law Cipta Kerja khususnya Klaster Ketenagakerjaan," ucap Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSSK SPSI Roy Jinto Ferianto.
Buruh di Jabar menolak Upah Minimum 2021 yang ditetapkan tak naik atau sama dengan Upah Minimum 2020 karena situasi pandemi COVID-19.
Pandemi membuat kondisi ekonomi tidak memungkinkan untuk menaikkan upah minimum.