
BPK RI Minta Gubernur NTB Perbaiki Tata Kelola Keuangan Daerah
Pemprov NTB kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Meski begitu, BPK RI meminta Pemprov NTB untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Pemprov NTB kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Meski begitu, BPK RI meminta Pemprov NTB untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat meraih opini WTP ketujuh dari BPK RI. Namun, Fraksi Gerindra menyoroti ketidakadilan pembangunan yang masih ada.
BPK RI menyoroti sekitar 18 paket proyek pekerjaan hingga perjalanan dinas 26 OPD di Pemkab Manggarai Barat yang tak sesuai ketentuan.
"Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian," kata Ketua BPK Isma Yatun.
Pemkab Bogor meraih opini WTP atas LKPD 2024, menandai perbaikan tata kelola keuangan. Bupati Rudy Susmanto sebut pencapaian ini hasil kerja kolektif.
Pemkot Probolinggo meraih opini WTP dari BPK RI untuk LHP Tahun Anggaran 2024. Wali Kota Aminuddin berkomitmen untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
BPK Jatim temukan 7 masalah di 4 RSUD dari Banyuwangi hingga Madiun. Masalah itu harus ditindaklanjuti dalam 60 hari untuk peningkatan pengelolaan.
Inspektorat Kota Sukabumi mengungkap temuan BPK tentang kelebihan pembayaran Rp1,8 miliar dalam proyek pedestrian senilai Rp44 miliar.
Rini mengatakan kolaborasi antara KemenPANRB dan BPK RI terus berjalan sehingga terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.
Plt Dirut RSUD Dolopo, Anies Djaka menjelaskan pemeriksaan BPK dilakukan rutin tahunan. Pemeriksaan ini tidak terkait dengan pengunduran diri Dirut sebelumnya.