
Alasan MK Putuskan UU Tapera Bertentangan UUD: Tabungan Malah Memaksa
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bertentangan dengan UUD 1945 dan harus diubah.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bertentangan dengan UUD 1945 dan harus diubah.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Kolom agama di KTP kini bisa diisi "Penghayat Kepercayaan" di Ponorogo. Sudah 62 warga mengubah identitasnya. Prosesnya mudah dan tanpa biaya.
Pemerintah dan DPR sepakat merevisi Undang-Undang BUMN. Di dalamnya ada aturan status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur hingga larangan rangkap jabatan.
Dua orang penyandang buta warna meminta MK menguji keabsahan sistem lampu lalu lintas yang hanya mengandalkan warna.
Pemerintah bersama DPR sedang merevisi Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu yang diatur soal rangkap jabatan.
Serikat Petani Indonesia (SPI) dan sejumlah organisasi petani mengajukan gugatan terhadap UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Mahkamah Konstitusi melarang wakil menteri rangkap jabatan. Wamen PKP Fahri Hamzah siap mengikuti keputusan tersebut.
YLBHI kecewa MK tolak gugatan soal UU TNI. YLBHI menilai MK gagal melihat partisipasi publik dalam penyusunan UU, menegaskan dampak negatif bagi demokrasi.
MK menilai untuk mengajukan gugatan perlu adanya tenggat. Hal ini diperlukan agar pekerja atau pengusaha mendapatkan kepastian hukum yang adil.