Berita dan Informasi Mahkamah konstiitusi Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSelasa, 11 Jan 2022 17:59 WIB

Gatot Nurmantyo: Presidential Threshold 20% Itu Konspirasi Jahat

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menggugat syarat presidential threshold 20 persen ke MK. Gatot mengatakan presidential threshold merupakan konspirasi jahat.

detikNewsKamis, 30 Des 2021 12:44 WIB

Tak Ada Presidential Threshold Seperti RI, Pilpres AS Bertabur Pilihan

Tanpa presidential threshold, Pilpres AS semarak pilihan beragam. Di antaranya capres independen bersaing di Pilpres AS 2020 yaitu rapper Kanye West.

detikNewsMinggu, 19 Des 2021 17:27 WIB

Wamenkum Agak Bingung Putusan UU Ciptaker: Mungkin karena Kebodohan Saya

Putusan MK menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat tak berhenti dibicarakan. Salah satunya oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiariej.

detikNewsRabu, 15 Des 2021 13:30 WIB

PD Harap Ambang Batas Capres Dihapus: Semoga MK Tidak Jadi 'Hamba' Cukong

Sejumlah pihak rama-ramai menggugat ke MK agar ambang batas presiden atau presidential threshold menjadi 0%. PD setuju dengan usulan tersebut.

detikNewsRabu, 08 Des 2021 12:23 WIB

Panas! Massa Buruh Berupaya Terobos Kawat Berduri Arah ke Gedung MK

Sejumlah orang memanfaatkan batang bambu yang pucuknya dipasangi bendera Merah Putih untuk membuka kawat berduri.

detikNewsJumat, 26 Nov 2021 14:46 WIB

Tanggapan Eks Ketua MK Hamdan Zoelva soal Putusan untuk UU Ciptaker

Menurutnya, putusan MK ini menunjukkan metode omnibus law tidak boleh lagi dipakai dalam pembuatan UU di Indonesia.

detikNewsJumat, 26 Nov 2021 10:39 WIB

Vonis MK dan Pertanyaan Tajam Hakim Konstitusi Saldi Isra soal UU Cipta Kerja

Berdasarkan catatan detikcom, persidangan uji materi UU Cipta Kerja berjalan alot. Berbagai pertanyaan tajam dilontarkan hakim konstitusi selama persidangan.

detikNewsJumat, 26 Nov 2021 07:03 WIB

PD soal MK Minta UU Cipta Kerja Diperbaiki: Ini Teguran Keras ke Pemerintah

MK memerintahkan pemerintah dan DPR RI memperbaiki UU Cipta Kerja (Ciptaker). Partai Demokrat menilai putusan MK sebagai teguran keras ke Pemerintah dan DPR.

detikNewsKamis, 25 Nov 2021 18:33 WIB

YLBHI soal UU Cipta Kerja Diperbaiki: Pemerintah-DPR Langgar Konstitusi

YLBHI dan 17 LBH se-Indonesia menilai putusan MK tersebut membuktikan sebenarnya pemerintah dan DPR telah salah dan melanggar prinsip pembuatan undang-undang.

detikFinanceKamis, 25 Nov 2021 18:30 WIB

UU Cipta Kerja Direvisi, UMP Pakai Aturan Mana? Pengusaha Jawab Ini

Pengusaha ikut buka suara terkait putusan MK yang mengharuskan pemerintah dan DPR memperbaiki UU Cipta Kerja dengan tenggat waktu 2 tahun.