
Anggota DPR Minta MK Batasi Diri Saat Adili Gugatan Syarat Cagub Terpilih
"Cuma harus membatasi dirinya dalam memutus angka perolehan suara untuk menetapkan pemenang itu," kata anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan.
"Cuma harus membatasi dirinya dalam memutus angka perolehan suara untuk menetapkan pemenang itu," kata anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan.
Bamsoet menambahkan, putusan MK memang bersifat final, mengikat serta tidak bisa diganggu gugat. Namun pelaksanaannya tetap membutuhkan instrumen hukum.
Partai politik di parlemen bersuara usai Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah atau lokal. Apa kata mereka?
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta pemilu nasional dan daerah digelar terpisah.
Komisi II DPR menilai putusan MK untuk memisahkan pileg nasional dan pileg daerah butuh aturan transisi. Putusan ini berlaku 2031, 2 tahun setelah 2029.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan tidak ada diksi 'gratis' dalam putusan MK terkait negara wajib menjamin pendidikan dasar untuk sekolah negeri maupun swasta.
Forum Purnawirawan TNI menyurati MPR-DPR meminta pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Putusan MK soal batas usia capres-cawapres final dan mengikat.
Mahkamah Konstitusi putuskan pemerintah wajib bebaskan biaya belajar dari SD-SMP juga sekolah swasta. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian berikan respons.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan masih menganalisis putusan MK yang mewajibkan belajar 9 tahun SD-SMP baik negeri dan swasta gratis.
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq mengatakan akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait MK perintahkan SD-SMP swasta gratis.