
MK Nyatakan Pelaut sebagai Pekerja Migran Tak Langgar Konstitusi
MK menegaskan, jika diperlukan pemisahan pengaturan antara pekerja migran darat dan laut, hal tersebut bisa dilakukan dengan membuat undang-undang.
MK menegaskan, jika diperlukan pemisahan pengaturan antara pekerja migran darat dan laut, hal tersebut bisa dilakukan dengan membuat undang-undang.
MK mengabulkan gugatan terkait penentuan waktu pilkada ulang bagi daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong. Putusan itu dibacakan dalam sidang hari ini.
Para mahasiswa perantau menggugat UU Pilkada ke MK. Gugatan ini mereka ajukan agar mereka dipermudah saat hendak mencoblos di Pilkada.
Komisi II DPR RI menyetujui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pilkada 2024 yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
KPU telah menyelesaikan draf revisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah. Draf final ini dibuat dengan mengakomodir putusan MK.
Dasco menegaskan karena DPR telah sepakat putusan MK itu harus dijalankan, maka rapat konsultasi nantinya tidak akan mengubah apapun.
MK mengungkap kondisi MK usai adanya draf RUU Pilkada. Fajar mengatakan proses sidang di MK tetap berjalan meski ada dinamika proses pengesahan draf RUU Pilkada
"Ya sebelum ada undang-undang yang baru, ya itu yang berlaku. Undang-Undang Pilkada yang sebagainya disempurnakan dengan putusan MK," kata Fajar Laksono.
Gedung MK akan disambangi demonstran yang menolak Revisi Undang-Undang Pilkada, Kamis (22/8/2024). Begini suasana gedung MK jelang aksi.
4 orang mahasiswa Lampung mengenakan kostum cosplay bertopeng Money Heist melakukan aksi diam dan membentangkan spanduk bertuliskan 'Bubarkan DPR '