
LKPP Raih Peringkat I Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi 2024
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi LAN RI terhadap dedikasi LKPP dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi LAN RI terhadap dedikasi LKPP dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi (Hendi) menargetkan transaksi lewat e-katalog mencapai Rp 300 triliun di 2024.
Sekretaris Utama LKPP, Iwan Herniwan mengaku bangga dan tidak menyangka LKPP turut menerima penghargaan yang diberikan DJP.
E-katalog yang dikembangkan LKPP bertujuan untuk mendorong peningkatan daya saing produk dalam negeri serta buka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKK.
Tercatat sebanyak 81,2% dari total transaksi Toko Daring Pemkab Jepara pada tahun 2022 dilakukan dengan penyedia dari luar daerah.
Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa mengungkapkan saat ini Katalog Elektronik versi 6 telah menghadirkan berbagai inovasi.
LKPP berkomitmen memberikan pendampingan dan dukungan agar UMKK dapat berperan aktif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).
Pria yang akrab disapa Hendi ini mengungkapkan salah satu inisiatif utama dalam digitalisasi adalah pengembangan platform katalog elektronik
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP 2023 kepada Presiden Jokowi.
Hasil yang baik dari Pemkot Semarang tersebut akan dijadikan bahan percontohan dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk sistem e-Audit.