
Ormas Masih Pakai Seragam Mirip Aparat? DPR: Cabut SK!
Kemendagri melarang ormas menggunakan atribut mirip TNI/Polri. Dukungan datang dari DPR, meminta sanksi tegas bagi ormas yang melanggar.
Kemendagri melarang ormas menggunakan atribut mirip TNI/Polri. Dukungan datang dari DPR, meminta sanksi tegas bagi ormas yang melanggar.
Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni mendorog pencabutan SK bagi ormas yang masih pakai atribut menyerupai TNI/Polri maupun Kejaksaan.
Kemendagri mempersilakan para kepala daerah menertibkan ormas yang kedapatan menggunakan atribut mirip TNI, Polri, dan Kejaksaan. Ini aturannya.
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait 4 pulau. Ia meminta hal ini menjadi pelajaran bagi Kemendagri.
Menurutnya, keterlibatan aktif DPRD menjadi kunci dalam menjalankan berbagai program prioritas pemerintah seperti MBG dan program strategis lainnya.
DPRD sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki fungsi strategis dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memimpin retret gelombang kedua di IPDN, diikuti 87 kepala daerah. Agenda mencakup kolaborasi dan pemberantasan korupsi.
Pemerintah Trenggalek tak terima Kemendagri masukkan 13 pulau ke Tulungagung. Kini mereka mengajukan keberatan ke Kemendagri.
Polemik kepemilikan 13 pulau antara Trenggalek dan Tulungagung muncul. Polemik tersebut muncul berawal dari adanya keputusan Kemendagri 2022.
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf meminta Kemendagri segera menyusun peta besar atau blueprint terkait batas wilayah administratif di seluruh Indonesia.