
Kominfo Terbitkan Draft Rancangan Peraturan Pemerintah Turunan UU PDP
Kementerian Kominfo membuat Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pelindungan Data Pribadi (RPP PDP) sebagai aturan turunan dari UU PDP.
Kementerian Kominfo membuat Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pelindungan Data Pribadi (RPP PDP) sebagai aturan turunan dari UU PDP.
Berbagai rentetan peristiwa keamanan siber terjadi pada tahun 2022, mulai maraknya kebocoran data pribadi hingga muncul sosok Bjorka dan disahkannya UU PDP.
Laporan insiden pelanggaran PDP di Lazada, kata Johnny dikarenakan kelalaian penjual atau merchant yang mengakibatkan terjadinya akses tidak sah.
UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan pada pertengahan September lalu. Pakar keamanan mendesak agar pemerintah segera membentuk lembaga PDP.
Akibat peretasan dan penyebaran data pribadi yang dilakukan Bjorka, banyak korban yang diteror pesan bermuatan pornografi.
Bjorka dan hacker lainnya tengah berpesta membobol data pribadi warga Indonesia. Pemerintah didesak jangan lepas tangan dan segera lakukan audit forensik.
Data pribadi Cak Imin turut dibocorkan oleh hacker Bjorka. Cak Imin menceritakan dampak mengerikan data pribadinya bocor.
Menko Polhukam Mahfud Md merespons soal dugaan kebocoran data pemilih yang diunggah di medsos. Mahfud menganggap kebocoran data ini belum berbahaya.
Ratusan juta data pemilih diduga bocor usai diunggah anggota Breached Forums, Bjorka. Anggota DPR Guspardi Gaus menilai RI masuk kondisi darurat kebocoran data.
Samsung mengakui adanya kebocoran data pribadi pengguna. Kasus ini terjadi di AS pada Juli lalu. Kasus ini disebut dalam tahap penyelidikan.