
Polri Gaet ISP di Hong Kong Usut Kebocoran Data BPJS Kesehatan
Bareskrim Polri mengajukan mutual legal assistance (MLA) ke internet service providers (ISP) di Hong Kong untuk mengusut kebocoran data BPJS Kesehatan.
Bareskrim Polri mengajukan mutual legal assistance (MLA) ke internet service providers (ISP) di Hong Kong untuk mengusut kebocoran data BPJS Kesehatan.
Kasus dugaan kebocoran data 279 juta data WNI yang identik dengan data BPJS Kesehatan masih diusut. Polri segera menyita server BPJS Kesehatan di Surabaya
Bareskrim Polri menyebut pelaku kebocoran data BPJS Kesehatan sudah mulai teridentifikasi. Profil pelaku di Raid Forum sudah diketahui.
Kebocoran data kependudukan Indonesia sangat merugikan masyarakat. Inilah langkah yang harus dilakukan dengan kondisi kebocoran ini.
Kebocoran data kependudukan tidak bisa dianggap enteng. Pengelola data haruslah amanah, karena masyarakat rugi dua kali. Tak pegang data, tapi kena dampaknya.
Fenomena data yang kurang update, data yang dicuri, atau pribadi yang dimata-matai, kini ramai lagi di jagad pemerintahan kita.
Bareskrim telah memeriksa 5 vendor penyedia perangkat teknologi terkait dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan. Polri menggali modus kebocoran data.
Dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan memunculkan fakta-fakta baru. Hal-hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat di Komisi IX DPR.
BPJS Kesehatan telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan masalah dugaan kebocoran data ke Bareskrim Polri.
Komisi IX DPR panggil direksi BPJS Kesehatan untuk melakukan rapat dengar pendapat. Rapat itu salah satunya membahas isu kebocoran data ratusan juta peserta.