Berita dan Informasi Kebijakan pemerintah Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceJumat, 15 Agu 2025 16:20 WIB

Prabowo: Ada Komisaris Rapat Sebulan Sekali Tantiem Rp 40 miliar Setahun

Menurut Prabowo ada komisaris yang cuma rapat sebulan sekalin, tapi tantiemnya puluhan miliar.

detikFinanceJumat, 15 Agu 2025 11:50 WIB

Prabowo: Kami Selamatkan Rp 300 T APBN yang Rawan Diselewengkan

Presiden Prabowo Subianto klaim selamatkan Rp 300 triliun dari APBN 2025 melalui efisiensi anggaran.

detikFinanceJumat, 15 Agu 2025 06:43 WIB

Bantahan Istana soal Efisiensi Jadi Biang Kerok Daerah Kerek PBB Ugal-ugalan

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi membantah tarif PBB di daerah naik karena kebijakan pemerintah pusat.

detikSulselKamis, 14 Agu 2025 19:00 WIB

Tanggal 18 Agustus 2025 Apakah Libur atau Cuti Bersama? Ini Info Resminya!

Apakah tanggal 18 Agustus Libur? Yuk cek informasi resmi yang dikeluarkan pemerintah berikut!

detikJabarKamis, 14 Agu 2025 18:00 WIB

Ma'ruf Amin Soroti Pemangkasan Hibah Pesantren di Jabar: Itu Anomali!

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai pemangkasan hibah pesantren di Jabar sebagai anomali. Ia menekankan pentingnya peran pesantren dalam pembangunan nasional.

detikFinanceKamis, 14 Agu 2025 13:16 WIB

Istana Bantah Efisiensi Anggaran Bikin Daerah Kerek PBB Ugal-ugalan

Kebijakan kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang diteken Bupati Pati Sudewo ditolak mentah-mentah warga Kabupaten Pati.

detikPopKamis, 14 Agu 2025 05:35 WIB

Giliran Perhimpunan Hotel dan Restoran Ngeluh soal Royalti

Ketua PHRI Haryadi B. Sukamdani menyoroti masalah royalti yang kurang transparan, berdampak pada bisnis.

detikSumutKamis, 14 Agu 2025 04:00 WIB

Angka Kesuburan di Malaysia Menurun, Ternyata Ini Alasannya

Angka kesuburan di Malaysia turun tajam menjadi 1,7 anak per perempuan pada 2023, dipicu tekanan finansial dan prioritas karier.

detikFinanceRabu, 13 Agu 2025 19:37 WIB

Istana Angkat Bicara soal Heboh PBB Pati Naik 250%, Sebut Kebijakan Daerah

Prasetyo mengatakan, PBB menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah (pemda).

detikPropertiSelasa, 12 Agu 2025 13:30 WIB

Nusron Tegaskan HGB dan HGU Nganggur Tetap Diambil Negara, SHM Tidak!

Pemerintah akan menertibkan tanah HGU dan HGB yang nganggur selama dua tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.