detikFinanceRabu, 27 Feb 2019 10:57 WIB
Luhut Bisa Kelola 6.000 Ha Lahan Pertambangan, Bagaimana Cara Dapatnya?
Bagaimana cara mendapatkan IUP? Simak langkah-langkah pengajuan IUP di sini.
detikFinanceRabu, 27 Feb 2019 10:57 WIB
detikFinanceKamis, 24 Mei 2018 15:35 WIB
Dirjen Minerba Rapat di DPR Bahas Ekspor hingga Smelter
Rapat kali ini membahas tindak lanjut IUP dan KK terminasi, evaluasi izin ekspor mineral dan batu bara hingga pembangunan smelter.
detikNewsRabu, 06 Des 2017 14:38 WIB
Gandeng 5 Kementerian, KPK Cabut 2.500 Izin Tambang Bermasalah
Untuk itu, KPK bersama lima kementerian menertibkan IUP yang tidak berstatus clean and clear (CnC) tersebut.
detikFinanceJumat, 18 Agu 2017 12:38 WIB
JK Sindir Kesalahan Daerah yang Sebabkan RI Dituntut Triliunan
India Metals and Ferro Alloys Limited menggugat ganti rugi US$ 581 juta ke pemerintah Indonesia lewat Arbitrase Internasional. Apa kata Wapres JK?
detikNewsKamis, 13 Jul 2017 08:03 WIB
Soroti Area Tambang, Kepala Data BNPB: Inikah Ekonomi Pancasila?
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyoroti area-area tambang di Indonesia.
detikFinanceKamis, 08 Jun 2017 18:39 WIB
KPK: 3.202 Perusahaan Tambang di RI Tak Punya NPWP
KPK menyebut ada 3.202 perusahaan tambang yang tak punya NPWP.
detikFinanceKamis, 08 Jun 2017 17:13 WIB
Izin Tambang Naik Tajam Sejak Otonomi Daerah, Banyak yang Bodong
Banyak kepala daerah yang obral Izin Usaha Pertambangan (IUP) di era otonomi daerah. IUP banyak yang cacat hukum.
detikFinanceKamis, 09 Mar 2017 16:07 WIB
Temui Luhut, Karyawan Freeport Minta RI Hormati Kontrak Karya
Karyawan Freeport meminta pemerintah menghormati kontrak karya dan tidak memaksa Freeport mendivestasi 51% sahamnya.
detikFinanceSabtu, 04 Feb 2017 12:15 WIB
Freeport Tagih Izin Ekspor Konsentrat ke Pemerintah
Freeport meminta izin ekspor konsentrat segera diberikan agar operasi tambang tidak terganggu.
detikFinanceSelasa, 31 Jan 2017 20:54 WIB
Ekspor Mineral Mentah Dibuka, Kemenperin: Jangan Sampai Rugikan Industri Smelter
Plt Sekjen Kemenperin, Haris Munandar, menyatakan jangan sampai PP 1/2017 merugikan pengusaha smelter (fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral).
