
Anggota DPR Ilham Permana Puji Pencabutan IUP di Raja Ampat
Anggota Komisi VII DPR Ilham Permana mendukung keputusan mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah pulau-pulau kecil Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Anggota Komisi VII DPR Ilham Permana mendukung keputusan mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah pulau-pulau kecil Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya profesionalisme UMKM dalam pengelolaan tambang untuk mencegah penggadaian izin.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq buka-bukaan soal potensi pidana di balik operasi empat tambang yang izinnya dicabut pemerintah di Raja Ampat.
"Langkah Presiden Prabowo ini patut kita apresiasi sebagai wujud keberpihakan kepada masa depan ekologi bangsa," kata Jazuli.
Pemerintah mencabut IUP 4 perusahaan di kawasan Raja Ampat, kecuali PT Gag Nikel. Apa alasannya?
Menseneg Prasetyo Hadi menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan atas IUP empat perusahaan tambang di Raja Ampat.
Pemerintah akan mencabut IUP yang dimiliki empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Pencabutan IUP ini hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo.
Kegiatan operasi tambang nikel milik PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Raja Ampat telah dihentikan sementara.
Anggota Komisi II DPR RI F PKB Muhammad Khozin menyebut ada 14 perusahaan di Jambi yang memiliki IUP tetapi tak punya HGU. Menurutnya itu melanggar ketentuan.
Menteri ESDM sekaligus Ketum Golkar Bahlil Lahadalia menyebut kekayaan SDA harus dinikmati masyarakat secara merata bukan dikuasai kelompok tertentu.