detikNewsRabu, 14 Agu 2019 09:00 WIB
JK Sebut Amendemen UUD Berisiko, PPP Jamin Tak Ada Agenda Tersembunyi
"Put any proposal of the amendment on the table," kata Sekjen PPP Arsul Sani menanggapi rencana amendemen UUD 1945.
detikNewsRabu, 14 Agu 2019 09:00 WIB
"Put any proposal of the amendment on the table," kata Sekjen PPP Arsul Sani menanggapi rencana amendemen UUD 1945.
detikNewsRabu, 14 Agu 2019 07:57 WIB
Wacana menghidupkan kembali GBHN menuai kontroversi. Ahli hukum tata negara Dr Jimmy Usfunan memberikan 7 rambu-rambu apabila GBHN akan dihidupkan lagi.
detikNewsRabu, 14 Agu 2019 07:34 WIB
Wapres JK ancaman laten di balik wacana amendemen UUD 1945. JK mengingatkan hak istimewa rakyat yang bisa saja hilang ketika ada amendemen konstitusi.
detikNewsRabu, 14 Agu 2019 07:20 WIB
"Tentu tidak ada maksud terselubung, segalanya kan nanti dibahas secara terbuka," kata Wasekjen PKB Daniel Johan.
detikNewsSelasa, 13 Agu 2019 18:51 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak mempengaruhi pemilihan presiden.
detikNewsSelasa, 13 Agu 2019 15:05 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai wacana menghidupkan kembali garis besar haluan negara (GBHN) bagus. Tapi JK memberi syarat. Apa itu?
detikNewsSelasa, 13 Agu 2019 12:52 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai penghidupan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) perlu dikaji lebih mendalam.
detikNewsSelasa, 13 Agu 2019 10:40 WIB
Hal yang membedakan haluan negara dengan UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah undang-undang tersebut 'executive centrist'.
detikNewsSenin, 12 Agu 2019 16:08 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo bicara tentang penghidupan kembali GBHN. Menurut Tjahjo, GBHN diperlukan oleh presiden untuk menepati janji yang bersifat jangka panjang.
detikNewsSenin, 12 Agu 2019 12:36 WIB
Gagasan mengatur kembali GBHN guna mengatasi problematika sistem pembangunan nasional justru akan menimbulkan problematika baru.