Berita dan Informasi Gbhn Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

Mahfud MD Bicara Perlu Tidaknya GBHN: Indonesia Punya RPJP

Wacana perlu-tidaknya GBHN mengemuka selama tiga tahun terakhir dengan adanya kajian di berbagai kalangan.

Wacana untuk mengamandemen UUD 1945 terus digaungkan oleh MPR.

Wacana digulirkannya kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai perencanaan pembangunan jangka panjang mendapat respon beragam.

Beberapa rekomendasi dikeluarkan Dewan Pertimbangan MUI antara lain dikembalikannya MPR sebagai lembaga tertinggi di Indonesia.

Kelompok Pengkaji Perubahan Konstitusi (KP2K) menolak masuknya kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen UUD.

Wacana memperkuat posisi MPR mendapat dukungan dari Muhammadiyah. Ormas Islam yang dipimpin Haedar Nashir itu ingin posisi MPR diperkuat.

PDIP berencana menghidupkan kembali GBHN dengan nama Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai haluan negara. Apa komentar Ahok?

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinilai sudah tidak penting lagi. Untuk apa juga dilakukan amandemen UUD '45.

Hubungan Presiden Jokowi dengan Megawati disebut sempat tak harmonis. Namun lambat laun hubungan mereka nampak 'mesra'.

PDI Perjuangan mengusulkan agar GBHN dihidupkan kembali. Bila harus melalui amandemen UUD 1945 akan sulit. Fadli Zon menawarkan revisi Undang-undang.

10 11 12 13 14

#mpr #amandemen uud 1945 #amendemen uud 1945 #amandemen terbatas uud 1945 #diskusi gbhn #pphn #bambang soesatyo #garis besar haluan negara #amandemen 1945 #pdip