
Revisi UU TNI Dinilai Langgar Prinsip Demokrasi
Pengamat Hukum John Tuba Helan menilai revisi UU TNI melanggar prinsip demokrasi, karena tidak memberi ruang partisipasi masyarakat.
Pengamat Hukum John Tuba Helan menilai revisi UU TNI melanggar prinsip demokrasi, karena tidak memberi ruang partisipasi masyarakat.
RUU TNI disahkan DPR RI menjadi undang-undang. Keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri.
Pengamat menilai Langkah pemerintah melantik Pj kepala daerah dari TNI Polri sangat berisiko tinggi. Apa alasannya?
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan isu dwifungsi TNI diaktifkan kembali menyesatkan.