
UU Pemilu Dinilai Hambat Munculkan Capres Alternatif
Pertengahan tahun 2017 lalu, DPR mengesahkan UU tentang Pemilu dengan ambang batas capres 20%. Angka tersebut dinilai menghambat munculnya capres alternatif.
Pertengahan tahun 2017 lalu, DPR mengesahkan UU tentang Pemilu dengan ambang batas capres 20%. Angka tersebut dinilai menghambat munculnya capres alternatif.
Komisi II DPR akan menggelar rapat bersama Kemendagri dan Bawaslu yang merupakan tindak lanjut setelah UU Pemilu resmi diteken Presiden Joko Widodo.
"Kami-kami ini waswas. Waktu sudah mepet tapi kok belum ada pengundangan dari UU (Pemilu) baru?" kata eks komisioner KPU. Apa maksudnya? Baca di sini:
MK yang menyidangkan uji materiil UU Pemilu kompak mempertanyakan mengapa ACTA terkesan terburu-buru mengajukan gugatannya.
Menurut Tjahjo pemerintah tidak serta merta mengesahkan suatu Undang-undang.
Hal itu dilakukan untuk menghindari polemik yang mulai mencuat dikalangan rakyat Aceh.
Habiburokhman mengaku khawatir UU yang sekarang, dalam hal pemilihan presiden, tersandera partai.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai polemik yang muncul dari Undang-undang (UU) Pemilu sah-sah saja.
Presiden Jokowi menyebut PAN akan mendukung pemerintah pada UU Pemilu, namun ternyata tidak. PAN menyebut ada komunikasi yang terputus ke Jokowi soal hal ini.
Di balik penolakan Gerindra terhadap presidential threshold, Gerindra punya kekhawatiran soal sang Ketum, Prabowo Subianto yang akan kesulitan nyapres.