
Masyarakat Diimbau Tak Sembarang Unggah Data Kependudukan ke Medsos
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau kepada masyarakat untuk tidak sembarang mengunggah data kependudukan ke media sosial.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau kepada masyarakat untuk tidak sembarang mengunggah data kependudukan ke media sosial.
Isu jual beli data e-KTP dan KK di medsos sedang ramai diperbincangkan netizen. Kemendagri memastikan tidak pernah menjualbelikan data kependudukan.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan soal data kependudukan yang bisa diakses pihak swasta.
Data kependudukan agar terintegrasi secara online bisa diakses oleh pihak swasta. Seberapa aman jika data tersebut bisa diakses swasta?
Si Juwita bisa membuka akses data kependudukan untuk perusahaan swasta. Anggota Ombusman mengkritik karena khawatir soal perlindungan data pribadi.
Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mengatakan data kependudukan harus menjadi rahasia negara.
Ombudsman mengkritik pemerintah yang mengizinkan swasta untuk mengakses data pribadi kependudukan. Pemerintah menyatakan ini sudah sesuai peraturan.
Mendagri menjamin akses data kependudukan yang diberikan swasta dibatasi dan bisa dicabut jika ada pelanggaran..
Isu 'swasta bisa akses data penduduk' disorot Ombudsman. Pemerintah menjelaskan ada 1.227 lembaga yang meneken kerja sama untuk bisa mengakses data penduduk.
Pemberian akses dari pemerintah ke perusahaan swasta yang memungkinkan perusahaan itu bisa mendapatkan data kependudukan, menuai kritik. Pemerintah menjelaskan.