
KAMI Kritik Pemerintah soal Penanganan COVID-19-UU Ciptaker
KAMI menyampaikan beberapa pandangannya terhadap permasalahan saat ini. Mulai dari penanggulangan COVID-19 hingga UU Cipta Kerja.
KAMI menyampaikan beberapa pandangannya terhadap permasalahan saat ini. Mulai dari penanggulangan COVID-19 hingga UU Cipta Kerja.
Apa kata Mensesneg Pratikno soal UU Cipta Kerja yang baru saja dipublikasikan namun langsung disorot lantaran ada salah ketik? Simak di sini.
Tuntutan mereka, lembaga legislatif tersebut membatalkan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) melalui mekanisme legislative review.
Adanya tudingan industri pertahanan dibuka untuk investor asing mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang diubah dalam UU Ciptaker.
Pemerintah akan menyediakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja.
"RUU Cipta Kerja justru akan makin menyengsarakan masyarakat terutama buruh, dengan dalih mempermudah investor kita akan semakin terjajah," kata orator aksi.
DPR agendakan rapat pimpinan menentukan tanggal Rapat Paripurna penutupan masa sidang I 2020-2021. Rapat itu akan mengambil keputusan soal RUU Cipta Kerja.
Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri menolak rencana aksi mogok nasional yang akan dilakukan buruh selama tiga hari.
Tim Perumus RUU Ciptaker dari Baleg DPR dan perwakilan serikat buruh menggelar pertemuan. Wakil Ketua Baleg menyebutkan ada 3 poin krusial yang dibahas