
YLBHI Nilai Putusan MK soal UU Ciptaker Sangat Mengkhawatirkan
Peraturan mengenai pasar tenaga kerja yang semakin fleksibel dan dihilangkannya hak-hak dasar semakin membuat buruh tidak memiliki jaminan kepastian kerjanya.
Peraturan mengenai pasar tenaga kerja yang semakin fleksibel dan dihilangkannya hak-hak dasar semakin membuat buruh tidak memiliki jaminan kepastian kerjanya.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk melanjutkan menguji materi isi UU Ciptaker. Adapun pembentukan Perppu-UU, MK menilai konstitusional.
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terkait Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah disahkan menjadi UU Nomor 6/2023. Apa alasan MK?
Sejumlah elemen mahasiswa yang menggelar demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), tiba di depan gedung DPR RI, Jakarta.
Massa Aliansi BEM SI melakukan unjuk rasa menolak UU Ciptaker di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Mereka meminta ditemui Ketua DPR Puan Maharani.
Sebanyak 1.400 personel kepolisian bakal mengamankan demo menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) di depan gedung DPR sore ini.
Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja akhirnya disahkan oleh DPR melalui sidang paripurna pada tanggal 21 Maret 2023.
PDIP khawatir BEM UI dimanfaatkan terkait unggahan Puan Maharani berbadan tikus. BEM UI pun menegaskan pihaknya tidak disetir siapapun.
BEM UI mengunggah video animasi Ketua DPR RI Puan Maharani yang berbadan tikus. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang sebut bahwa video tersebut bentuk kemarahan.
Anggota DPR Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan, menginterupsi rapat paripurna pengambilan keputusan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang.