
Mendagri Mau Evaluasi Pilkada, Pakar Hukum: Logikanya Lompat!
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menganggap perlunya pilkada langsung sebagai kunci dari demokrasi di Indonesia.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menganggap perlunya pilkada langsung sebagai kunci dari demokrasi di Indonesia.
"Misalnya korban pemerkosaan untuk tahu apakah betul dengan penghukuman untuk aborsi itu punya dampak serius kepada para korban," kata Bivitri.
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri menilai omibus law masih asing bagi parap politisi. Sehingga pemerintah perlu adanya negosiasi dengan fraksi-fraksi di DPR.
Wacana soal amandemen UUD 1945 secara menyeluruh muncul. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai wacana ini salah sasaran.
"Yang paling parah kalau narasi presiden dipilih MPR dikembalikan lagi. Jadi saya melihatnya beyond GBHN," kata Bivitri Susanti.
"Jadi kalau memang presiden merasa perlu merespons dinamika di masyarakat, ketimbang nurut pada partai politik, keluarkan saja perppunya," kata Bivitri.
"Tidak ada konsekuensi pidana. Itu nakut-nakuti saja. Yang bisa meng-impeach presiden itu hanya hukum pidana," kata Mahfud Md.
Nurul Ghufron, 45 tahun, yang terpilih lewat uji kepatutan dan kelayakan di Senayan, dinilai masih berpeluang menjadi komisioner KPK meski ada UU baru.
Bivitri Susanti mengaku tidak keberatan pendapatnya dikutip Prabowo. Namun, menurut Bivitri, pendapatnya berbeda konteks dengan situasi pemilu saat ini.
Bivitri Susanti menerangkan selama RUU Permusikan belum dicabut secara resmi dari Prolegnas, BKD masih terus menganggap ada dan terus melakukan proses revisi.