detikNewsSenin, 18 Nov 2019 06:48 WIB
Mendagri Mau Evaluasi Pilkada, Pakar Hukum: Logikanya Lompat!
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menganggap perlunya pilkada langsung sebagai kunci dari demokrasi di Indonesia.
detikNewsSenin, 18 Nov 2019 06:48 WIB
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menganggap perlunya pilkada langsung sebagai kunci dari demokrasi di Indonesia.
detikNewsMinggu, 17 Nov 2019 17:01 WIB
"Misalnya korban pemerkosaan untuk tahu apakah betul dengan penghukuman untuk aborsi itu punya dampak serius kepada para korban," kata Bivitri.
detikNewsSenin, 21 Okt 2019 09:47 WIB
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri menilai omibus law masih asing bagi parap politisi. Sehingga pemerintah perlu adanya negosiasi dengan fraksi-fraksi di DPR.
detikNewsSenin, 14 Okt 2019 14:14 WIB
Wacana soal amandemen UUD 1945 secara menyeluruh muncul. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai wacana ini salah sasaran.
detikNewsJumat, 11 Okt 2019 08:32 WIB
"Yang paling parah kalau narasi presiden dipilih MPR dikembalikan lagi. Jadi saya melihatnya beyond GBHN," kata Bivitri Susanti.
detikNewsSabtu, 05 Okt 2019 06:50 WIB
"Jadi kalau memang presiden merasa perlu merespons dinamika di masyarakat, ketimbang nurut pada partai politik, keluarkan saja perppunya," kata Bivitri.
detikNewsRabu, 02 Okt 2019 17:18 WIB
"Tidak ada konsekuensi pidana. Itu nakut-nakuti saja. Yang bisa meng-impeach presiden itu hanya hukum pidana," kata Mahfud Md.
detikNewsSabtu, 21 Sep 2019 09:06 WIB
Nurul Ghufron, 45 tahun, yang terpilih lewat uji kepatutan dan kelayakan di Senayan, dinilai masih berpeluang menjadi komisioner KPK meski ada UU baru.
detikNewsKamis, 13 Jun 2019 15:05 WIB
Bivitri Susanti mengaku tidak keberatan pendapatnya dikutip Prabowo. Namun, menurut Bivitri, pendapatnya berbeda konteks dengan situasi pemilu saat ini.
detikHotMinggu, 10 Mar 2019 10:21 WIB
Bivitri Susanti menerangkan selama RUU Permusikan belum dicabut secara resmi dari Prolegnas, BKD masih terus menganggap ada dan terus melakukan proses revisi.