
Jokowi Diminta Tegur Menteri-menteri Embuskan Isu Tunda Pemilu 2024
Isu penundaan Pemilu 2024 belum berlalu. Wacana penundaan pemilu dipandang sebagai rencana busuk hingga upaya melanggengkan kekuasaan oligarki.
Isu penundaan Pemilu 2024 belum berlalu. Wacana penundaan pemilu dipandang sebagai rencana busuk hingga upaya melanggengkan kekuasaan oligarki.
IKN Nusantara dinilai tidak demokratis karena pemimpinnya tidak dipilih lewat pemilu, masa jabatan bisa diperpanjang tanpa batas, dan tak ada DPRD.
Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi patut diapresiasi karena menunjukkan buruknya proses perumusan UU Cipta Kerja.
Pakar hukum tata negara mengkritisi alasan MA yang menggunakan istilah restorative justice saat mencabut PP 99/2012 yang mengatur pengetatan remisi koruptor.
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti tak heran Sjamsul Nursalim bebas dari jeratan kasus BLBI. Hal ini sudah diprediksi imbas revisi UU KPK pada 2019 lalu.
Kesalahan dijumpai dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain di halaman 6, kesalahan ditemukan di halaman 757.
Presiden Jokowi sudah menandatangani omnibus law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun UU itu diwarnai kesalahan ketik.
Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menyebut bila UU Cipta Kerja merupakan praktik yang buruk pasca reformasi di Indonesia. Simak selengkapnya di sini.
Proses pemilihan empat jabatan struktural di KPK yang baru dipersoalkan. Proses pemilihan empat pejabat itu dinilai sarat konflik kepentingan.
Menurut Bivitri, saat ini parlemen di berbagai dunia mencari solusi terkait Corona, tapi DPR RI malah sibuk membahas omnibus law.