
Video: Bawaslu Ngaku Tak Punya Cukup Anggaran Untuk Awasi PSU 24 Pilkada
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan ada potensi permasalahan anggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 pilkada.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan ada potensi permasalahan anggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 pilkada.
"Jika dirasa ternyata ada ketidakcermatan penyelenggara di daerah mau tidak mau kita harus evaluasi, termasuk Bawaslu juga," kata Dede.
Bawaslu Sumut menarik seluruh mobil dinas kabupaten/kota sebagai langkah efisiensi anggaran, mengurangi biaya hampir 50% sesuai instruksi presiden.
Bagja mengatakan ada pula potensi keterbatasan APBD di tingkat pemda. Dia meminta Kemendagri dan Kemenkeu berkoordinasi terkait anggaran PSU ini.
Komisi II DPR menggelar rapat bersama KPU, Bawaslu dan DKPP hari ini. Rapat digelar usai MK memutus pemungutan suara ulang (PSU) sebanyak 24 pilkada.
Komisi II DPR RI akan memanggil KPU dan Bawaslu buntut pemungutan suara ulang di 24 daerah. Komisi II DPR akan mengevaluasi terkait pelaksanaan pilkada.
Tim paslon Rifai Tajudin dan Yevri Sudianto meminta KPK memeriksa KPU dan Bawaslu di Bengkulu Selatan.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan mesti ada mekanisme yang lebih baik dalam rekrutmen penyelenggara pemilu.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berjanji memperketat pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.
KPU memangkas anggaran 27,53% menjadi Rp 2,2 triliun, sementara Bawaslu memotong Rp 955 miliar. Ini bagian dari instruksi efisiensi anggaran Presiden Prabowo.