detikNewsKamis, 14 Jan 2021 18:20 WIB
RUU PKS Masuk Usulan Prolegnas Prioritas 2021
RUU PKS masuk usulan Prolegnas Prioritas 2021. Rencananya, Prolegnas Prioritas 2021 akan dibahas dalam rapat Baleg DPR malam ini.
detikNewsKamis, 14 Jan 2021 18:20 WIB
RUU PKS masuk usulan Prolegnas Prioritas 2021. Rencananya, Prolegnas Prioritas 2021 akan dibahas dalam rapat Baleg DPR malam ini.
detikNewsKamis, 03 Des 2020 14:01 WIB
Baleg DPR RI masih belum mengambil keputusan usulan 38 RUU untuk masuk Prolegnas Prioritas 2021. Baleg DPR menegaskan ada 8 fraksi menolak RUU HIP.
detikNewsJumat, 27 Nov 2020 15:13 WIB
Baleg DPR menunda pengambilan keputusan usulan 38 RUU untuk masuk Prolegnas Prioritas 2021. Penundaan itu dikarenakan sebagian anggota DPR berada di dapil.
detikNewsRabu, 25 Nov 2020 22:54 WIB
Baleg DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI menyepakati menunda pengambilan keputusan usulan 38 RUU untuk masuk Prolegnas Prioritas 2021.
detikNewsSelasa, 24 Nov 2020 17:35 WIB
Empat fraksi di DPR menyoroti RUU HIP yang masuk usulan Prolegnas Prioritas 2021. Fraksi Golkar menyoroti situasi saat ini yang ramai akibat Habib Rizieq.
detikNewsSelasa, 24 Nov 2020 16:56 WIB
Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI mengusulkan 38 RUU masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Apa saja usulan tersebut?
detikNewsSelasa, 24 Nov 2020 11:57 WIB
Lima fraksi di Baleg DPR menyatakan menolak RUU Ketahanan Keluarga untuk dilanjutkan pembahasannya. Kelima fraksi itu PDIP, PKB, Demokrat, Golkar, dan NasDem.
detikNewsSelasa, 24 Nov 2020 10:43 WIB
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas harmonisasi RUU Ketahanan Keluarga. Pagi ini, Baleg akan mengambil keputusan terhadap RUU tersebut.
detikNewsSenin, 23 Nov 2020 15:12 WIB
Baleg DPR RI mengungkap bahwa RUU KUHP, RUU Lembaga Pemasyarakatan (PAS) dan RUU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021.
detikNewsSenin, 23 Nov 2020 14:06 WIB
Baleg DPR RI melakukan evaluasi terhadap 37 RU Prolegnas Prioritas 2020. Ada 13 RUU yang rampung disahkan menjadi undang-undang. Kinerja DPR dinilai rendah.