
Revisi UU BUMN: Kementerian Jadi Badan-Larangan Rangkap Jabatan Komisaris
Pemerintah dan DPR sepakat merevisi Undang-Undang BUMN. Di dalamnya ada aturan status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur hingga larangan rangkap jabatan.
Pemerintah dan DPR sepakat merevisi Undang-Undang BUMN. Di dalamnya ada aturan status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur hingga larangan rangkap jabatan.
Masa menuntut revisi Undang-undang (UU) Pokok Agraria (PA) dicabut dari Prolegnas. Mereka juga mengkritik adanya food estate.
Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji masuk ke dalam Prolegnas 2025. Berikut berita selengkapnya.
DPR RI resmi menetapkan 67 RUU Prolegnas 2026. Adapun pembahasan yang dimaksud di antaranya RUU Pemilu, RUU Hak Cipta hingga RUU BUMN.
RUU Sisdiknas masuk daftar 52 RUU Prolegnas 2025. Selain RUU tersebut, ini daftar RUU lainnya.
Komisi XIII DPR RI mengusulkan sejumlah RUU untuk masuk prolegnas prioritas 2026. Ada RUU Hak Cipta hingga Kewarganegaraan
Pemerintah setuju rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masuk ke program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025.
Baleg DPR menggelar rapat dengan Menteri Hukum untuk membahas revisi Prolegnas 2024-2029. Terdapat 42 RUU prioritas, 33 di antaranya disiapkan DPR.
KPPU mengapresiasi DPR RI atas inisiatif strategis memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No 5/1999)
Nahdlatul Ulama melalui Konferensi Besar (Konbes) NU mendesak agar DPR RI segera memasukkan RUU Perampasan Aset dalam Program Legislasi Nasional.