
PKS Yakin Jabatan Presiden Tak Diperpanjang, Singgung Baliho Puan-Airlangga
Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid alias HNW meyakini tidak akan ada amandemen perpanjangan masa jabatan presiden.
Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid alias HNW meyakini tidak akan ada amandemen perpanjangan masa jabatan presiden.
Penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara merupakan isu yang sudah muncul sejak 12 tahun lalu, ketika MPR dipimpin Hidayat Nur Wahid dari PKS.
Tidak terbuka peluang menyisipkan gagasan amandemen di luar materi PPHN semisal penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode.
Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, menilai wacana amandemen kelima UUD 1945 selama ini hanya terjebak dalam isu Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Menurut Basarah pernyataan politik Amien Rais juga sering tidak berbasis data-data valid dan objektif sehingga akhirnya menyesatkan publik.
"Amien Rais ibarat kadal gurun yang lapar berhalusinasi sendiri tentang apa yang dianggapnya lawan politik dan sasarannya sudah pasti PDIP dan Presiden Jokowi."
Di MPR periode lalu ada dinamika soal PPHN ini yaitu ada 7 fraksi plus kelompok DPD menyetujui PPHN dengan payung hukum TAP MPR dan ada 3 Fraksi menyetujui PPHN
Kabar terbaru yang bisa saya sampaikan sesuai hasil Rapat Pimpinan MPR terakhir adalah MPR masih akan terus melakukan kajian secara mendalam
Jokowi memastikan tidak berniat memperpanjang masa jabatannya. Namun peluang terlaksananya amandemem dan perpanjangan sangat terbuka bahkan liar.
Pakar Fakultas Hukum Unair, Herlambang P. Wiratraman membenarkan isu penundaan pemilu bagian dari skenario kekuasaan oligarki. Ini untuk memperpanjang kekuasaan