.webp)
Beredar dugaan adanya pungutan liar (Pungli) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut) yang disebut-sebut menyeret wakil bupati hingga anggota DPRD. Kejati Sumut menyarankan agar dugaan tersebut dilaporkan.
"Kami sarankan masukkan laporannya ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)," ucap Kasi Penkum Kejati Sumut, Rizaldi Kamis (23/7/2026).
Rizaldi menambahkan, pihaknya sudah menerima sejumlah laporan terkait dugaan penyelewengan dalam proyek MBG. Namun sejauh ini, kata dia, laporan dugaan pungli MBG di Kabupaten Simalungun belum pernah ada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau untuk Simalungun, belum ada," ujarnya.
Rizaldi menegaskan setiap laporan dari masyarakat tetap diterima. Dugaan pungli MBG tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Setiap laporan dari masyarakat tetap kami terima dan diteruskan kepada Kejaksaan Agung," tegas Rizaldi.
Dugaan pungli tersebut diketahui saat puluhan massa menggelar aksi demo di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Rabu (22/7/2026). Para aksi menyampaikan dugaan penyelewengan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Simalungun.
Aksi massa menduga, adanya pemerasan yang dilakukan sebuah yayasan bernama Yayasan Harapan Baru kepada pengelola Satuan Pelayanan Gizi di Kabupaten Simalungun. Pemerasan terhadap SPPG dengan nilai mencapai Rp 364 juta, ditambah dugaan pungutan biaya sewa lahan sebesar Rp15 juta per bulan.
Para demonstran, menduga pemerasan melibatkan sejumlah pejabat daerah, salah satunya diduga Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga selaku ketua Satgas MBG yang diduga memiliki hubungan dengan pemilik Yayasan Harapan Baru.
Tidak hanya itu, demonstran juga meminta pemeriksaan dilakukan terhadap Wakil Ketua DPRD Simalungun berinisial BOR yang diduga menjadi pemasok bahan makanan ke yayasan tersebut.
