Ketua LPPD Kepri Ajukan RJ Kasus Pesparawi Gagal Berangkat, Ini Kata Polda

Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kepulauan Riau (Kepri), Jumaga Nadeak, mengajukan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice (RJ) dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana keberangkatan kontingen Pesparawi Kepri. Begini kata Polda Kepri.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Kepri, Kombes Ronni Bonic mengatakan alasan utama pengajuan RJ dari pihak pelapor adalah agar sisa dana yang belum digunakan untuk pembelian tiket dapat dikembalikan oleh pihak terlapor.

"Intinya dari pihak pelapor ingin uang dikembalikan. Uang yang sisa, yang tidak terpakai untuk tiket, ingin dikembalikan. Makanya dia berharap ada upaya dari pihak terlapor untuk menyesuaikan," kata Ronni, Rabu (22/7/2026).

Ronni menjelaskan, hingga saat ini proses pengembalian dana masih ditunggu oleh pelapor. Menurutnya, kedua belah pihak melalui kuasa hukum masing-masing telah bertemu di luar proses penyidikan.

"Kemarin sudah bertemu antara masing-masing pengacara di luar. Kita masih menunggu perkembangan dari mereka," ujarnya.

Meski demikian, Ronni menegaskan penyidik siap memfasilitasi apabila kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara melalui mekanisme restorative justice.

"Kalau memang dari mereka ada upaya untuk RJ atau penyelesaian yang menurut mereka adil, ya kita wajib memfasilitasi," katanya.

Ronni menerangkan, konsep penegakan hukum pidana saat ini lebih mengedepankan pemulihan keadaan dibanding semata-mata memberikan pembalasan kepada pelaku. Karena itu, penyelesaian melalui RJ dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

"Konsep pemidanaan sekarang sudah berubah. Ultimum remedium, pemidanaan bukan bertujuan balasan, tetapi mengedepankan pemulihan. Karena itu restorative justice bisa diajukan oleh pelapor, terlapor, penyidik, penuntut umum, bahkan hakim," jelasnya.