.webp)
KPK memeriksa Sekretaris Daerah Pemkab Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto dan delapan pejabat lain terkait kasus penerimaan fee jasa travel umroh dan dugaan suap pengkondisian pemeriksaan keuangan pada tahun 2022. Plt Bupati Meranti, AKBP (Purn) Asmar meminta pejabat yang diperiksa tak perlu takut.
"Ya (Sekda dan 8 pejabat lain diperiksa KPK). Yang jelas dipanggil KPK datangi karena itu sudah SOP," ujar Asmar kepada detikSumut, Selasa (13/6/2023).
Asmar meminta anak buahnya itu bersikap profesional dan tak perlu takut. Mengingat sebelumnya ia mengaku banyak pejabat ingin mundur, naik asam lambung dan sakit saat diperiksa KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Datangi saja, beri aja keterangan yang kita tahu. Tak usah lagilah takut, kalau dipanggil KPK silahkan datangi, apa yang tahu sampaikan," kata Asmar.
Diketahui, KPK memeriksa Sekda Meranti Bambang Suprianto dan delapan pejabat termasuk tiga ajudan. Saksi itu diperiksa untuk tersangka Bupati Nonaktif Meranti, Muhammad Adil di Mapolres Meranti.
"Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun anggaran 2022 sampai dengan 2023 dan tindak pidana korupsi penerimaan fee jasa travel umrah dan dugaan korupsi pemberian suap pengkondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, provinsi untuk tersangka MA (Muhammad Adil) dkk," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan seperti dikutip dari detikNews.
Berikut delapan pejabat yang diperiksa bersama Sekda Bambang. Termasuk tiga ajudan pejabat tersebut:
- Atan Ibrahim, PNS/Kepala Bappeda
- Fajar Triamosko, PNS/Plt Kadis PUPR
- Rahmawati, PNS/Kabag Hukum
- Dedi Sahrani PNS/Kabid Cipta Karya
- Lailatul Hasanah, PNS/Kasubag Keuangan PUPR
- Widya Puspasari, PNS/Kabid Tata Ruang Dinas PUPR
- Wan Muhammad Ramahendra, PNS/Kabid Aset
- Fadlil Maulana, TNI/Ajudan
- Tarmizi, Kabag Umum
- Yoga Satria, Polri/Ajudan
- Restu Prayogi, Ajudan
(ras/astj)
