Polisi membantah tudingan mantan calon Wali Kota Palembang, Mularis Dzahri, yang mengaku dizolimi dan bersurat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Polisi memastikan akan membuktikan.
"Jadi begini loh, kalau memang ada surat kepada presiden, otomatis kan tembusannya kepada Kapolri. Kalau ada dari Kapolri, pasti tim dari Mabes pasti akan turun ke wilayah (Polda Sumsel) mengecek dari pada kebenaran surat tersebut. Intinya itu," kata Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Supriadi, Sabtu (13/8/2022).
Diketahui, Mularis awalnya mengaku telah dizalimi dan dikriminalisasi atas penahanannya dalam kasus penyerobotan lahan. Pihaknya pun melayangkan surat ke Presiden Jokowi, meminta keadilan.
Melalui kuasa hukumnya, Alex Noven, surat itu juga ditembuskan ke Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo dan Kajagung RI ST Burhanuddin. Dalam surat itu Mularis meminta penahanannya dan kasus yang kini menjeratnya agar dihentikan dan disetop.
"Boleh-boleh saja keberatan, itu kan memang hak tersangka, hak masyarakat," kata Supriadi.
Menurutnya, saat ini Ditreskrimsus masih terus mengusut kasus tersebut sesuai prosedur yang ada. Meski Mularis mengaku tidak bersalah, lanjut dia, keberatan yang disampaikan itu tentunya akan diuji dan dipastikan kebenarannya.
"Nah ini sekarang Krimsus kan sedang membuktikan bahwa yang bersangkutan bersalah. Walaupun dia (Mularis) mengatakan bahwa saya tidak bersalah, ya silahkan. Silahkan saja, dia punya argumentasi masing-masing. Nanti kita akan uji, kan begitu," ungkap Supriadi.
Polda Sumsel menetapkan eks Cawalkot Palembang Mularis Sebagai Tersangka. Baca Halaman Selanjutnya:
