Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani akan melakukan memperketat standar operasional prosedur (SOP) bagi mitra Rumah Pangan Kita (RPK). Perbaikan dan pengetatan SOP dilakukan setelah ditemukan praktik oplos beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Diakuinya masih ada sejumlah celah dalam sistem aplikasi pemesanan beras SPHP, Klik SPHP. Menurutnya celah itu yang berpotensi dimanfaatkan untuk penyalahgunaan beras pemerintah.
"Program Klik SPHP itu masih ada titik-titik lemahnya. Nah, titik-titik lemahnya ini nanti kami akan evaluasi, kami laporkan ke Bapanas. Kami diskusikan supaya tidak ada lagi peluang-peluang sekecil apa pun untuk memanfaatkan beras-beras pemerintah digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan komersial," kata Rizal dikutip detikFinance, Jumat (30/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain mengevaluasi sistem pemesanan, Bulog juga akan memperketat SOP pelaporan penjualan oleh mitra RPK. Selama ini, menurut Rizal, masih banyak mitra yang tidak melaporkan ke mana beras SPHP yang telah dibeli disalurkan.
"Termasuk SOP-nya, khususnya pelaporan. Setelah dijual, itu jarang sekali teman-teman RPK yang melaporkan penjualannya ke mana. Nah, ini yang akan kami tekankan kembali, penjualannya juga harus dilaporkan. Siapa saja dan lain sebagainya," ujarnya.
Menurut Rizal, penguatan pengawasan tersebut diperlukan agar Bulog dapat memastikan beras SPHP benar-benar disalurkan kepada masyarakat sesuai peruntukannya, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis yang menyimpang. Terkait inspeksi dadakan (sidak) terbadap RPK, tidak hanya dilakukan di daerah Jakarta saja. Rizal memperkirakan sekitar 2.000 RPK hari ini diperiksa melalui pengerahan petugas di kantor-kantor cabang Bulog di seluruh Indonesia.
