.webp)
Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Farid Azhar Nasution mengungkapkan jika terdapat 27,78 juta rekening di Sumut yang dilindungi LPS. Jumlah tersebut mencapai 99,9 persen dari rekening yang ada di Sumut.
"Data terkini yang kami punya, kalau secara nasional terdapat 677 juta rekening atau 99,9 persen dari seluruh rekening perbankan yang telah terlindungi oleh LPS, di Sumut sendiri angkanya mencapai 28,78 juta rekening dengan cakupan 99,9 persen, angka ini jauh melampaui angka internasional yang hanya sekitar 80 persen," kata Farid Azhar Nasution saat sambutan di acara pengukuhan Ketua Perwakilan LPS I di Kantor Gubernur Sumut, Senin (4/5/2026).
Sumut disebut memiliki peran sangat strategis dalam perekonomian di wilayah Sumatera. Hal itu dinilai menegaskan jika ekosistem keuangan di Sumut sehat, tumbuh dan terus bergerak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mencermati data terkini, Sumut tercatat memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat ekonomi utama di wilayah Sumatera, bahkan di tingkat nasional. Pada tahun 2025, kontribusi ekonomi Sumut terhadap PDB nasional mencapai 5,109 persen tertinggi di Pulau Sumatera, di sisi perbankan, per Februari tahun 2026 mencapai Rp 340,68 triliun, tumbuh 4,4 persen secara tahunan, didorong oleh pertumbuhan giro sebesar 13,84 persen, tabungan sebesar 7,9 persen, hal ini yang menegaskan bahwa Sumut merupakan ekosistem keuangan yang sehat, tumbuh dan terus bergerak," ujarnya.
Farid menjelaskan jika terdapat 51 juta orang yang belum memiliki rekening di Indonesia, 15 juta di antaranya merupakan usia produktif. Sehingga LPS diharapkan mampu menambah 2 juta rekening per tahun.
"Secara nasional terdapat 51 juta orang yang belum punya rekening, di antaranya adalah 15 juta orang usia produktif dan kami diharapkan setahun itu 2 juta menambah jumlah orang punya rekening, di samping juga mengawasi rekening-rekening tidak aktif karena berdampak kepada hal-hal yang kurang baik," jelasnya.
Kehadiran Kantor Perwakilan LPS dinilai bukan hanya sekedar urusan administratif. Namun merupakan strategi LPS untuk memperkuat koordinasi hingga meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
"Oleh karena itu penguatan Kantor Perwakilan LPS di Medan bukan sekedar urusan administratif, ini adalah strategi kami LPS untuk mendekatkan layanan, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat," tuturnya.
(niz/afb)
