.webp)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut 40 perusahaan baja asal China di Indonesia menunggak pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN). Dari total itu ada dua perusahaan yang akan segera ditindak.
"Baja itu yang terdeteksi ada 40 perusahaan yang, dua besar akan kita sidak dalam waktu singkat. (Perusahaanya) campur-campur, ada yang dari China, ada yang dari Indonesia juga," ujar Purbaya melansir detikFinance, Rabu (14/1/206).
Purbaya kemudian menyampaikan keheranan soal praktik penggelapan pajak itu yang baru terungkap. Padahal menurutnya perusahaan-perusahaan itu punya skala tergolong besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purbaya pun mengungkapkan kecurigaan ada oknum-oknum dari Kementerian Keuangan yang ikut terlibat dalam praktik ini.
"Nah itu teka-teki saya juga, harusnya kan kalau perusahaan besar kan gampang ngeliatnya. Berarti orang saya ada yang terlibat nanti kita lihat ya," sebutnya.
Purbaya sebelumnya mengatakan dalam praktik perusahaan tidak membayar pajak tersebut menggunakan cara dengan membeli KTP untuk para pegawai.
"Ada perusahaan baja China operasi di sini lho. Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia nggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek, tapi nanti kita lihat dengan saat yang tepat," tegas Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Artikel ini sudah tayang di detikFinance, baca selengkapnya di sini.
(afb/afb)
