kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6 persen diperkirakan berdampak terhadap sektor properti, khususnya penjualan rumah. Segmen hunian kelas menengah diprediksi menjadi kelompok yang paling terdampak akibat kenaikan tersebut.
Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, menilai kenaikan BI Rate akan memberikan tekanan lebih besar terhadap pasar rumah dengan kisaran harga Rp 500 juta hingga Rp 1,5 miliar. Kondisi ini diperparah dengan melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah.
Menurut Bambang, kenaikan suku bunga akan langsung dirasakan oleh masyarakat kelas menengah yang menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema bunga mengambang atau floating. Akibatnya, cicilan bulanan berpotensi meningkat. Sementara itu, calon pembeli rumah baru diperkirakan akan menunda keputusan pembelian sambil menunggu perkembangan kondisi ekonomi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka akan melihat kondisinya gimana. Sementara selain daya beli juga melemah, kondisi ekonomi saat ini masih belum kondusif. Jadi memang ini membuat penurunan pembeli ya, khususnya segmen menengah yang paling kena karena yang menengah ini suku bunganya floating kan, suku bunganya berdasarkan BI Rate kan patokannya sehingga setiap kenaikan pasti impact-nya ke mereka," ungkapnya dilansir detikProperti, Kamis (19/11/2026).
Berdasarkan Survei Harga Properti Residensial (SHPR) yang dirilis BI, penjualan rumah dari seluruh tipe pada triwulan III 2026 mengalami kontraksi sebesar 8,43 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Penurunan paling besar terjadi pada segmen rumah menengah yang mencapai 15,42 persen (yoy). Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penjualannya juga terkoreksi sebesar 4,55 persen secara kuartalan (quarter to quarter/qtq).
Bambang memperkirakan tren penurunan penjualan rumah kelas menengah masih akan berlanjut. Meski demikian, ia berharap kontraksi yang terjadi tidak terlalu dalam dan dapat ditekan pada kisaran satu digit.
"Mudah-mudahan kalau bisa (penjualan rumah kelas menengah) stabil ya. Atau pun penurunannya 1 digit lah, kalau bisa berkisar sekitar 5 persenan, saya rasa ya," ujarnya dilansir dari detikproperti.
Tekanan pasar properti juga diperkirakan merambah segmen hunian kelas atas. Menurut Bambang, masyarakat berpenghasilan tinggi berpotensi mengalihkan sebagian dana investasinya ke instrumen deposito karena menawarkan imbal hasil yang lebih menarik di tengah tingginya suku bunga.
"Kelompok yang atas ini membeli properti bukan hanya untuk shelter atau tinggal tetapi mereka juga pakai untuk investasi. Nah, sementara kondisi bunga tinggi ya mungkin mereka bisa mengubahnya ke deposito dulu," tuturnya.
Berbeda dengan segmen komersial, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diperkirakan relatif terlindungi dari dampak kenaikan BI Rate. Hal ini karena suku bunga KPR subsidi bersifat tetap sehingga tidak langsung terpengaruh perubahan suku bunga acuan.
Meski demikian, Bambang menyebut MBR masih menghadapi kendala dalam memperoleh persetujuan kredit, terutama terkait catatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Ia mengungkapkan, dari setiap 10 pengajuan KPR subsidi, sekitar sembilan di antaranya ditolak. Mayoritas penolakan tersebut disebabkan status SLIK OJK pemohon yang berada di kolektibilitas 5 atau masuk kategori kredit macet.
Dari sisi perbankan, kenaikan suku bunga juga dinilai berpotensi meningkatkan risiko kredit bermasalah. Kondisi tersebut membuat bank diperkirakan akan semakin selektif dalam menyalurkan pembiayaan, terutama untuk KPR komersial.
"Lalu kalau dari sisi di perbankan sendiri otomatis dengan kenaikan bunga yang tinggi, potensi gagal bayar juga makin besar ya. Artinya kredit macet dikhawatirkan bisa membengkak. Jadi mereka pasti akan lebih hati-hati lah khususnya buat KPR komersial," ungkapnya.
BI Rate Naik Menjadi 6 Persen
Sebagai informasi, Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen. Keputusan tersebut dihasilkan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang berlangsung pada 17-18 November 2026.
Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan kenaikan juga diterapkan pada suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen dan Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen.
"Kenaikan ini sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, serta langkah preemtif untuk menjaga inflasi 2026 hingga 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%" kata Destry dalam konferensi pers di kantor BI, Rabu (18/11/2026) dikutip dari detikFinance.
Destry menegaskan, kebijakan moneter BI akan tetap difokuskan pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus memastikan tingkat inflasi berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan.
(nkm/nkm)
