Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan jasa joki gagal bayar (galbay) untuk menghindari kewajiban melunasi pinjaman daring (pindar). Pasalnya, pengguna jasa tersebut tetap berisiko tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan mengalami kesulitan ketika mengajukan pembiayaan pada masa mendatang.
Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, menjelaskan praktik joki galbay tidak hanya berdampak buruk bagi penyedia dana atau lender, tetapi juga merugikan pihak peminjam (borrower).
"Fenomena joki gagal bayar tidak hanya merugikan lender dan menekan kualitas pendanaan industri, tetapi juga merugikan borrower itu sendiri. Riwayat gagal bayar tetap tercatat dalam SLIK sehingga dapat menyulitkan akses pembiayaan di kemudian hari," tegas Agusman dalam keterangan tertulis dilansir detikFinance, Senin (16/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
OJK berencana memperketat pengawasan untuk mengantisipasi praktik joki gagal bayar yang masih marak ditemukan di masyarakat. Selain itu, penyelenggara layanan pindar diminta meningkatkan kualitas penilaian kelayakan pendanaan, pengawasan pinjaman, serta edukasi kepada calon peminjam.
"Pengawasan terus diperkuat, termasuk mendorong penyelenggara LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) meningkatkan kualitas analisis pendanaan, pemantauan, dan edukasi kepada masyarakat. Kecukupan ketentuan juga terus dievaluasi untuk mencegah praktik joki gagal bayar serta menjaga industri LPBBTI yang sehat dan berkelanjutan," jelasnya.
Dalam catatan OJK, kelompok masyarakat berusia 19-34 tahun menjadi penyumbang terbesar kredit macet pada industri pinjaman daring. Kelompok tersebut mencakup 50,69% dari total pendanaan bermasalah berdasarkan indikator Tingkat Wanprestasi 90 Hari (TWP90) dari sisi borrower.
Agusman menyebut kenaikan angka TWP90 salah satunya dipicu oleh melemahnya kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Karena itu, OJK terus memantau penerapan prinsip kehati-hatian oleh penyelenggara pindar agar peningkatan penyaluran pinjaman tetap diimbangi dengan kualitas pendanaan yang baik.
"Peningkatan TWP90 dipengaruhi antara lain menurunnya kemampuan bayar borrower. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Penyelenggara juga terus diawasi agar pertumbuhan penyaluran tetap diiringi kualitas pendanaan yang terjaga," pungkasnya.
