Bulog Wajib Beli Jagung Petani saat Harga Anjlok

Bulog Wajib Beli Jagung Petani saat Harga Anjlok

Heri Purnomo - detikSumut
Senin, 16 Nov 2026 08:31 WIB
Harga jual jagung di Bone anjlok.
Ilustrasi jagung (Agung Pramono/detikSulsel)
Jakarta -

Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung pipilan kering sebesar Rp 6.400 per kilogram untuk komoditas dengan kadar air 14% yang diserahkan di gudang Perum Bulog. Sementara itu, jagung dengan kadar air 18-20% di tingkat petani memiliki HPP sebesar Rp 5.500 per kilogram.

Selain HPP, pemerintah juga menetapkan harga acuan jagung di tingkat peternak sebesar Rp 5.800 per kilogram untuk kadar air 15%.

Ketentuan tersebut tertuang dalam lampiran Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 457 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 10 November 2026. Penetapan ini mengacu pada Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025 dan Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2024.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, mengatakan kebijakan HPP jagung merupakan langkah pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga di tingkat nasional. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap petani tanpa mengabaikan kebutuhan peternak akan harga pakan yang terjangkau.

"Petani harus mendapatkan harga yang layak agar tetap bersemangat meningkatkan produksi. Namun, pemerintah juga harus memastikan peternak mendapatkan jagung dengan harga terjangkau. Keseimbangan kedua kepentingan ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pangan nasional," ujar Hermawan dalam keterangan tertulis dilansir detikFinance, Minggu (15/11/2026).

ADVERTISEMENT

Hermawan menjelaskan bahwa HPP merupakan acuan harga yang digunakan pemerintah melalui Perum Bulog saat melakukan pembelian jagung dari petani. Ketentuan ini berfungsi sebagai harga dasar atau batas minimum, bukan sebagai batas maksimal penjualan.

Dengan demikian, petani tetap memiliki keleluasaan menjual hasil panennya dengan harga lebih tinggi apabila kondisi pasar memungkinkan. Hal tersebut tidak melanggar aturan karena regulasi Bapanas tidak menetapkan batas atas harga jual jagung di tingkat petani.

"HPP itu jaring pengaman bagi petani. Kalau harga pasar jatuh, Bulog wajib membeli minimal sesuai HPP sehingga petani tidak rugi. Tapi kalau harga pasar sedang bagus dan petani bisa menjual di atas HPP, silakan. Itu hak petani dan tidak melanggar aturan. Yang tidak boleh adalah membeli jagung petani di bawah HPP, atau menjual kepada konsumen dan peternak melebihi harga acuan, HAP, maupun HET yang ditetapkan," tegas Hermawan.

Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, pemerintah telah memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk menyerap jagung hasil panen petani sesuai HPP ketika harga pasar mengalami penurunan.

Penugasan itu sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 yang mengamanatkan Bulog menyerap sedikitnya 1 juta ton jagung produksi dalam negeri selama 2026. Hasil penyerapan tersebut akan digunakan sebagai Cadangan Jagung Pemerintah.

Selanjutnya, cadangan jagung tersebut disalurkan kepada peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan. Pada Oktober 2026, program ini juga memperoleh tambahan alokasi sebanyak 150 ribu ton.

Hermawan turut mengingatkan seluruh pelaku usaha agar mematuhi ketentuan HPP, Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), serta harga yang berlaku dalam program SPHP. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah sanksi administratif bagi pihak yang terbukti melanggar.

Sanksi tersebut dapat diberikan oleh Kepala Bapanas, gubernur, maupun bupati/wali kota. Bentuknya meliputi peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan izin usaha, pencabutan izin usaha, hingga penarikan pangan pokok dari peredaran.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini juga melibatkan unsur TNI dan Polri, mulai dari Kapolda, Pangdam, Kapolres, hingga Dandim. Apabila ditemukan indikasi awal tindak pidana di bidang pangan, petugas pengawas akan meneruskannya kepada penyidik.

Pelanggaran yang masuk ranah pidana tersebut dapat dikenai hukuman penjara maksimal tujuh tahun serta denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

"Ada Inpres yang mewajibkan Bulog menyerap jagung petani minimal 1 juta ton, ada subsidi sekitar Rp 160 triliun untuk menjaga harga pangan, dan ada sanksi tegas bersama Polri dan TNI bagi yang melanggar. Petani dilindungi saat harga jatuh, peternak dijamin saat butuh pakan. Ini bukan slogan, ini kebijakan yang berjalan," tegas Hermawan.

Rincian Harga Jagung Berdasarkan SE Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026:

HPP jagung pipilan kering dengan kadar air 14% di gudang Perum Bulog: Rp 6.400/kg.

HPP jagung pipilan kering dengan kadar air 18-20% di gudang Perum Bulog: Rp 5.500/kg.

Harga acuan jagung pipilan kering di tingkat peternak dengan kadar air 15%: Rp 5.800/kg.



(nkm/nkm)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Hide Ads