.webp)
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut melibatkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tindakan makar. Ia mengungkapkan, praktik penyadapan tersebut diduga telah berlangsung sejak 2024.
Hasto mengatakan, informasi mengenai penyadapan itu diperolehnya dari sejumlah rekan jurnalis. Menurutnya, praktik tersebut kala itu diduga digunakan untuk menekan dan membungkam pihak-pihak yang bersikap kritis terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Ya sejak awal, bahkan saya pernah menerima informasi dari rekan-rekan pers ketika bersikap kritis atas Pemilu 2024 yang lalu. Bahkan pernah juga ada utusan dari Polri saat itu Pak Listyo Sigit, yang juga memberikan suatu tekanan-tekanan," kata Hasto melansir detikJatim, Sabtu (7/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, dugaan penyadapan ilegal tersebut menjadi salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang kemudian dimanfaatkan sebagai alat tekanan terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo saat itu.
"Bagaimana tekanan-tekanan itu dilakukan dan mengapa mereka bisa melakukan tekanan-tekanan karena mereka juga ternyata melakukan fungsi-fungsi penyadapan secara ilegal. Dan informasi itulah yang kemudian dipakai untuk menekan pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi saat itu," imbuhnya.
Hasto menegaskan, penyadapan ilegal tidak bisa dipandang hanya sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius, sekaligus kejahatan terhadap negara dan masyarakat.
"Apalagi kalau melihat dari seluruh pengalaman PDI Perjuangan, proses penyadapan itu juga dilakukan sebagai upaya pembungkaman terhadap kelompok-kelompok kritis," terangnya.
Saat ditanya mengenai sosok yang berada di balik dugaan kasus penyadapan tersebut, Hasto tidak memberikan jawaban secara spesifik. Ia hanya menegaskan dukungan PDIP terhadap proses penegakan hukum untuk mengusut tuntas persoalan tersebut.
"Nah, untuk itu, PDIP memberikan dukungan terhadap upaya penuntasan persoalan tersebut dan tidak boleh terjadi lagi," tandasnya.
