.webp)
Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti pemberian kompensasi kepada pelanggan PLN Batam atas gangguan listrik atau blackout pada 12 Oktober 2026. Ombudsman meminta PLN Batam mempertimbangkan dampak kerugian yang dialami masyarakat, bukan hanya berpatokan pada perhitungan kompensasi sebesar 10 persen dari biaya beban.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, mengatakan pihaknya telah bertemu dan mendengarkan penjelasan PLN Batam pada akhir Oktober lalu. Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman menyampaikan sejumlah saran, termasuk terkait mekanisme pemberian kompensasi.
"Ya, satu sisi memang Pergub itu tidak lagi dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian tarif. Sisi lain, dijadikan sebagai besaran kompensasi," kata Lagat, Selasa (3/11/2026).
Lagat mengatakan Ombudsman telah menekankan agar PLN Batam tetap mempertimbangkan aspek ekonomis serta dampak luas yang dirasakan masyarakat akibat blackout. Hal itu terutama menyangkut pelanggan rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Kita minta agar kompensasi dipertimbangkan dengan dampak yang dialami masyarakat, jadi tidak hanya 10 persen," ujarnya.
Dia mengungkapkan Ombudsman kembali melayangkan surat kepada PLN Batam pada pekan lalu untuk menegaskan sikap dan saran terkait pemberian kompensasi tersebut.
Ombudsman juga meminta adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan besaran kompensasi kepada masyarakat. Namun, Lagat mengaku belum mengetahui secara pasti berapa total kompensasi yang telah ditetapkan PLN Batam dan berapa banyak pelanggan yang menerimanya.
"Saya belum tahu berapa besaran yang ditetapkan dan berapa banyaknya. Penekanan kita agar transparansi dan akuntabel itu dilakukan sebelum atau setelah penetapan besaran kompensasi kepada masyarakat," jelasnya.
Terkait keluhan pelanggan yang mengaku hanya mendapatkan potongan dari komponen biaya beban, Lagat menilai besaran kompensasi tersebut relatif kecil dibandingkan dampak gangguan listrik yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, PLN Batam perlu mempertimbangkan kebijakan kompensasi dengan nilai minimal tertentu untuk membantu memulihkan kepercayaan pelanggan.
"Jadi besar biaya beban yang dikompensasi itu kan kecil sekali. Karena dampak yang dirasakan masyarakat cukup besar," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lagat juga menyebut masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi terkait kerugian yang dialami serta harapan terhadap besaran kompensasi yang diberikan PLN Batam.
Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara bersama-sama melalui kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), maupun organisasi lain yang memperjuangkan hak konsumen.
"Kalau masyarakat bisa mendesak itu, mudah-mudahan bisa didengarkan saran Ombudsman," ujarnya.
Dasar PLN Berikan Kompensasi 10%
Manager Komunikasi dan Humas PLN Batam, Vidya Kartika, mengatakan ketentuan kompensasi yang berlaku saat ini menggunakan aturan pada Pergub Kepri Nomor 22 Tahun 2017.
"Karena saat ini aturan yang berlaku untuk TMP PLN Batam masih menggunakan Pergub. Untuk Permen ESDM mengatur terkait kompensasi pelanggan yang ada di PLN (Persero)," kata Vidya.
Dia menjelaskan, Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025 hanya mengatur terkait penyediaan tenaga listrik oleh PLN (Persero). Sementara itu, ketentuan mengenai TMP PLN Batam masih mengacu pada Pergub Kepri Nomor 22 Tahun 2017.
Vidya mengungkapkan PLN Batam saat ini sedang dalam proses mengusulkan penetapan TMP dan Biaya Penyediaan Tenaga Listrik kepada Menteri ESDM.
Dengan demikian, nantinya penetapan tarif tenaga listrik, TMP, dan Biaya Penyediaan Tenaga Listrik akan melalui proses penetapan Menteri ESDM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Ketentuan mengenai TMP masih mengacu ke Pergub 22 Tahun 2017 dan saat ini PLN Batam dalam proses pengusulan penetapan TMP dan Biaya Penyediaan Tenaga Listrik ke Menteri ESDM," jelasnya.
Simak Video "Kumpul Bersama Rakyat, Menteri UMKM Ajak Perkuat Solidaritas dan Satukan Semangat Kemerdekaan"
[Gambas:Video 20detik] (astj/astj)
