.webp)
Menteri Perindustrian (Menperin) Sarmuji merespons aksi demonstrasi yang sebelumnya berlangsung di pabrik BYD di Subang, Jawa Barat. Demonstrasi tersebut dilakukan organisasi masyarakat (ormas) yang menuntut perusahaan memberikan lebih banyak kesempatan kerja bagi warga setempat.
Sarmuji mengatakan pihaknya telah memperoleh informasi mengenai tuntutan tersebut. Ia pun membuka kemungkinan untuk datang langsung ke lokasi pabrik apabila diperlukan guna melihat persoalan tersebut secara lebih dekat.
"Kita terima informasinya, tapi tentu saja penyelesaiannya tidak hanya ada di Kementerian Pendustrian. Nanti kita cek kalau perlu ada kita mengunjungi di luar Kementerian Pendustrian, pasti kita lakukan," jelas Sarmuji di Hotel Borobudur, Jakarta, dilansir detikFinance, Jumat (30/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Sarmuji, persoalan mengenai penyerapan tenaga kerja lokal perlu dilihat dari perspektif perusahaan dan masyarakat. Sebab, terdapat kemungkinan perbedaan penilaian mengenai jumlah tenaga kerja lokal yang telah direkrut perusahaan.
"Kadang-kadang perspektif yang POV-nya beda, point of view-nya kadang berbeda ya antara industri. Industri merasa sudah, sementara masyarakat merasa belum cukup. Ini kan sesuatu yang harus dipertemukan ini, penjelasan yang harus sama-sama satu frekuensi. Jangan sampai berbeda frekuensi, kalau berbeda frekuensi akan terus ada problem," pungkasnya.
Aksi di pabrik BYD Subang tersebut bukan merupakan kejadian pertama yang dikaitkan dengan persoalan ormas. Berdasarkan catatan detikcom, fasilitas produksi BYD sebelumnya juga sempat disebut mengalami gangguan berupa aksi premanisme yang diduga dilakukan oknum organisasi masyarakat.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno sebelumnya mengungkapkan persoalan tersebut ketika menghadiri undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungannya ke Shenzhen, China. Saat itu, Eddy mendorong pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme yang berpotensi mengganggu kegiatan investasi.
Eddy menilai aspek keamanan merupakan salah satu hal fundamental yang harus dijamin pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.
"Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," kata Eddy seperti dikutip dari detikOto.
"Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia," tambah dia.
