.webp)
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimistis penindakan terhadap praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dapat berdampak pada penurunan harga beras di pasaran. Menurutnya, aksi mengemas kembali beras subsidi dan menjualnya sebagai beras premium membuat masyarakat harus membeli dengan harga yang lebih tinggi.
Hal tersebut disampaikan Amran saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026). Dalam kunjungan itu, Amran menyoroti dugaan praktik pengoplosan beras SPHP yang semestinya dijual seharga Rp 12.500 per kilogram (kg), tetapi dikemas ulang untuk kemudian dipasarkan sebagai beras premium dengan harga Rp 17.000 per kg.
"Sudah (harga beras) pasti turun. Yang ini harganya kan harusnya Rp 12.000, dijual Rp 17.000. Turun nggak kalau ditangkapi kayak gini?" kata Amran dilansir detikFinance.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amran menilai tindakan tegas diperlukan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut. Dia menduga pengoplosan beras bukan dilakukan secara individu, melainkan melibatkan jaringan yang menjalankan modus serupa di berbagai wilayah, termasuk di Pasar Induk Beras Cipinang.
"Ini memang ada sindikat, ada komplotan khusus mafia beras. Ini harus dibongkar seluruh Indonesia supaya konsumen, masyarakat bisa tenang," ujar Amran.
Dia menjelaskan bahwa beras SPHP merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan sekaligus stabilitas harga beras agar tetap dapat dijangkau masyarakat. Karena itu, pemanfaatan beras subsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi dinilai dapat merugikan konsumen.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebelumnya mengungkapkan adanya kenaikan harga beras meski nilainya relatif kecil. Pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut karena kenaikan harga pangan dapat menambah beban pengeluaran masyarakat.
"Ada juga sedikit tadi kenaikan harga beras karena kita musim paceklik, kemarau. Ada naik, ada Rp 100 perak, ada yang Rp 100 sekian. Tapi buat emak-emak itu memberatkan," paparnya.
Untuk mengantisipasi kenaikan harga beras, pemerintah berencana mempercepat distribusi bantuan pangan berupa beras. Bantuan tersebut diberikan sebanyak 10 kg per bulan untuk Oktober, November, dan Desember sekaligus, sehingga setiap penerima memperoleh total 30 kg beras.
Zulhas menyebut program bantuan pangan tersebut ditujukan kepada 33,2 juta keluarga yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4 di seluruh Indonesia. Dengan jumlah penerima tersebut, total beras yang akan disalurkan pemerintah diperkirakan mencapai sekitar 1 juta ton.
