Iran Minta Korsel Tak Terlibat Operasi AS di Selat Hormuz

Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas pada awal September 2026. Perselisihan kedua negara meningkat di tengah konflik dan tekanan terkait Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi salah satu titik paling sensitif dalam hubungan Iran-AS. REUTERS — Foto: REUTERS

Jakarta -

Korea Selatan (Korsel) diminta untuk tidak terlibat dalam operasi militer Amerika Serikat (AS) di Selat Hormuz. Iran mengingatkan kepada Korsel ada konsekuensi serius jika hal itu sampai terjadi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, awalnya berbicara mengenai hubungan negaranya dengan Korsel. Menurut dia, hubungan Iran dan Korsel sudah terjalin lebih dari 64 tahun.

"Iran sangat menghargai hubungan persahabatannya dengan Korea Selatan," kata Baghaei dilansir detikNews dari Anadolu Agency, Selasa (8/9/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, Baghaei juga mengingatkan Seoul untuk tidak tunduk pada apa yang disebutnya sebagai "tekanan dan intimidasi AS".

Dia menambahkan bahwa rakyat Iran saat ini sedang membela diri atas apa yang disebutnya sebagai agresi AS dan merespons "kejahatan perang AS terhadap perempuan dan anak-anak".

"Setiap pengerahan atau partisipasi militer dalam operasi oleh negara-negara lainnya di Teluk (Persia) atau Selat Hormuz, hanya dapat dianggap sebagai dukungan langsung bagi pihak yang bertanggung jawab atas agresi tersebut dan akan membawa konsekuensi serius," tegas Baghaei.

"Tidak ada negara yang berdaulat dan bertanggung jawab yang patut tunduk pada tekanan dan intimidasi AS, dan menjadi kaki tangan dalam tindakan agresi dan kejahatan mengerikan terhadap bangsa Iran yang besar," ucapnya memperingatkan.

Pada Jumat (4/9) pekan lalu, Korsel mengatakan sedang mempertimbangkan untuk memberikan "kontribusi" terhadap upaya keamanan AS di Selat Hormuz, yang sebagian besar dikuasai Iran sejak perang pecah melawan AS dan Israel pada 28 Februari lalu.

Otoritas Seoul mengatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan langkah tersebut dengan syarat kesiapan militernya sendiri tidak terganggu. Namun juga menambahkan bahwa belum ada keputusan resmi yang diambil sejauh ini.

Pengerahan militer semacam itu akan memerlukan keputusan dari Dewan Keamanan Nasional Korsel, persetujuan kabinet pemerintahan, dan izin resmi dari Majelis Nasional atau parlemen Korsel.