.webp)
Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening bank. Untuk merealisasikan rencana tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) diminta menyiapkan rekening bagi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo. Dalam rapat itu, pemerintah membahas kepemilikan rekening masyarakat serta upaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
"Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir detikFinance, Senin (7/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Airlangga, pemerintah akan memanfaatkan data kependudukan yang dimiliki Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut nantinya akan disinkronkan dengan sistem yang dimiliki Bank Indonesia (BI).
"Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS," jelas Airlangga.
Rekening yang disiapkan tersebut nantinya tidak hanya digunakan sebagai sarana transaksi masyarakat, tetapi juga direncanakan untuk menyalurkan berbagai program pemerintah kepada warga. Namun, Airlangga belum menjelaskan secara detail program pemerintah apa saja yang akan disalurkan melalui rekening tersebut.
"Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah tentu ke depannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut," terang Airlangga.
Airlangga mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus meningkatkan literasi keuangan.
Ia menyebut berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini telah mencapai 93,62%.
Sementara itu, tingkat literasi keuangan masyarakat berada di angka 69,57%. Airlangga menilai angka tersebut cukup positif jika dibandingkan dengan standar literasi keuangan negara-negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Standar literasi keuangan OECD disebut berada di level 63%.
"Sebetulnya angka-angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD misalnya, OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63%, sedangkan survei kita itu di 69,57%," ujarnya.
