Puluhan orang tua mahasiswa baru dari berbagai kampus mendatangi kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) untuk mengurus perubahan desil dalam Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ketidaksesuaian desil ini membuat mereka tidak bisa mengurus Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anaknya berkuliah.
"Kami saat ini masih masuk desil 6 dan inilah hari ini sedang mengurus penurunan desil. Karena kalau desil 6 tidak bisa dapat KIP kuliah, padahal keluarga saya itu bisa dibilang kurang mampu karena sekarang kuliah itu banyak sekali pengeluaran," ujar seorang orang tua mahasiswa bernama Siti Wardah (53) saat diwawancarai, Jumat (4/9/2026).
Siti mengaku dirinya merupakan ibu rumah tangga. Sementara suami Siti sehari-hari bekerja sebagai nelayan.
"Kalau nelayan kan (penghasilan) enggak menentu, bisa hari ini tidak ada. Kayak semalam lah ke laut, enggak ada dapat. Ada pun dapat untuk minyak saja, nah itulah ya kan, bisa nanti pun lebih ya baru bisa untuk belanja," tambah Siti.
Siti mengatakan, biaya kuliah anaknya di salah satu kampus swasta dipatok sekitar Rp 5 juta. Dari penghasilan sehari-hari suami yang pas-pasan, kata Siti, dirinya sangat berharap sang anak bisa masuk ke dalam program KIP.
"Karena katanya ada peluang uang kuliahnya ditanggung. Makanya kami uruslah ke kantor kepala desa, di sana dibilang kalau nelayan bisa diurus untuk turun desil, tapi prosesnya lama bisa sampai 4 bulan. Sementara kami butuh cepat, makanya kami langsung ke sini," kata Siti.
Orang tua lainnya, Siska (53) mengaku anaknya akan berkuliah di Universitas Sumatra Utara (USU). Namun, lantaran suaminya tak lagi bekerja, dirinya terkendala dalam biaya.
"Bapak (suami) dulu kerja di travel, tapi karena sudah dipasang pen (di jantung), jadi enggak bisa kerja lagi sudah dua tahun. Makanya sekarang kondisi sedang sulit kalau mau menguliahkan," kata Siska.
Siska mengatakan, dalam DTSEN, keluarganya masuk ke dalam desil 5. Sementara untuk pengurusan KIP, hanya bagi keluarga dengan desil 1 sampai 4.
"Tadi kami masuk diminta kalau bisa anaknya langsung ke sini. Tapi anak saya masih kuliah jadi enggak bisa. Jadi dibilang kalau masih ada data yang kurang, seperti foto rumah dan sebagainya. Itulah masih kami urus," katanya.
Simak Video "Video: Gaduh Desil DTSEN, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Warga Kehilangan Hak!"
(mjy/mjy)