.webp)
Pemerintah tengah mempersiapkan program modernisasi armada kapal perikanan guna mendorong nelayan mengoptimalkan potensi sumber daya ikan di wilayah laut lepas. Program tersebut menargetkan pembangunan 4.582 kapal ikan modern yang dilakukan secara bertahap selama periode 2026 hingga 2029.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M Qodari menyampaikan, pada tahap awal di 2026 pemerintah menargetkan pembangunan 50 kapal dengan ukuran masing-masing 30 Gross Tonnage (GT).
Berdasarkan jenis armadanya, kapal perikanan yang akan dikembangkan terbagi menjadi 11 kategori utama. Secara keseluruhan, terdapat 43 variasi berdasarkan kriteria Gross Tonnage (GT).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat ini program masih dalam tahap persiapan dan belum memasuki realisasi fisik," ujar Qodari dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, dilansir detikFinance, Rabu (2/9/2026).
Untuk merealisasikan pengadaan 4.582 kapal tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp 125,5 triliun. Pembangunan armada akan melibatkan industri galangan kapal nasional sehingga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perekonomian domestik, menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus mendorong proses transfer teknologi dari luar negeri ke Indonesia.
"Pembangunan kapal ikan modern ini memerlukan investasi sekitar Rp 125,5 triliun," sebut Qodari.
Menurut Qodari, program modernisasi tersebut juga diproyeksikan menyerap hingga 89.000 tenaga kerja. Mereka akan mengisi berbagai posisi, mulai dari operator kapal dan tenaga administrasi hingga petugas yang menangani dokumen kapal.
Dari total kebutuhan tenaga kerja tersebut, sekitar 55.000 orang akan dialokasikan khusus untuk memenuhi kebutuhan awak kapal perikanan. Posisi yang dibutuhkan antara lain nakhoda, perwira, kepala kamar mesin, serta anak buah kapal.
Pemerintah juga memperkirakan program ini dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap hingga 2,3 juta ton setiap tahun. Selain itu, pendapatan nelayan ditargetkan meningkat sebesar Rp 20,6 triliun per tahun.
Di sisi penerimaan negara, program tersebut diharapkan mampu menambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam perikanan hingga Rp 1,8 triliun per tahun.
